JAKARTA – Rencana pemerintah untuk menerapkan pajak bagi e-commerce nampaknya akan sulit terlaksana. Pasalnya, e-commerce tersebut belum melakukan pendaftaran, dan tidak diketahui lokasi pastinya.

Pengamat pajak UI, Gunadi, menuturkan tingkat kesadaran e-commerce Indonesia dalam membayar pajak memang kurang. Pasalnya, mereka tidak mempunyai badan usaha, sehingga masih sulit untuk menetapkan pajak tersebut.

“E-commerce semacem paperless, kalau (usaha) konvensional kan bisa cek, masalahnya para penyelenggara (e-commerce) harus lapor sendiri ke kantor. Perlu kesadaran e-commerce,” tuturnya kepada Okezone.

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya penyederhanaan sistem wajib pajak bagi e-commerce. Dengan penyederhanaan ini maka diharapkan e-commerce mikro maupun makro dapat terdata sehingga tak sulit lagi menentukan pajak pertambahan nilai.

“Sudah dikenakan pajak namun e-commerce dikenakan pajak secara konvensional, melainkan pajak harus lebih sederhana,” tutup dia.

Sumber: Okezone

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, e-commerce, kebijakan pajak, pajak, penerimaan pajak, penyelenggara, Peraturan pajak, target pajak, tarif pajak, tax, tunggakan pajak, usaha konvesnional, wajib pajak