Impor Alat Berat dan Truk Bekas Menuai Pro Kontra

JAKARTA. Keputusan Kementerian Perdagangan membuka pintu impor truk dan alat berat bekas mendatangkan pro kontra di kalangan pengusaha. Di satu sisi, pengusaha yang berbisnis di industri rekondisi alat berat menyambut positif kebijakan ini. Tapi di sisi lain, distributor alat berat khawatir kebijakan ini menggerus penjualan mereka.

Izin impor alat berat dan truk bekas diatur Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 127/M-Dag/12/2015 tentang importasi barang modal tidak baru. “Alat berat dan truk bekas yang diimpor adalah alat yang tak diproduksi di dalam negeri,” kata Benny Kurniajaya, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Rekondisi Alat Berat dan Truk Indonesia (APARATI) kepada KONTAN, Senin (1/2).

Untuk itu, Benny meminta distributor atau agen pemegang merek (APM) alat berat dan truk tak perlu khawatir kalah bersaing dengan produk barang bekas tersebut. Apalagi, beleid serupa pernah diberlakukan tahun 2000-2006 lalu, hingga kemudian dicabut menteri perdagangan kala itu, Mari Elka Pangestu.

Namun aturan impor yang sama, kembali berlaku tahun 2008 hingga Desember 2013. Menurut Benny, aturan ini diberlakukan karena ada permintaan, tetapi tak ada ketersediaan di dalam negeri. Soal jumlahnya, Benny hanya beri contoh. Selama 10 tahun berlakunya beleid impor barang bekas ini, importer truk bekas hanya mencapai 2.000-3.000 unit truk atau sekitar 10% dari total kebutuhan.

Soal harga jual, Benny mengklaim selisih harga truk bekas impor dengan yang harga yang baru tak berbeda jauh. Untuk truk bekas impor diperkirakan harga Rp 500 juta, sedangkan yang baru dijual di harga Rp 560 juta-an. “Yang jelas regulasi impor alat berat dan truk bekas ini diatur,” kata Benny.

Untuk meredam kekhawatiran distributor alat berat, Benny mengusulkan untuk memperketat mekanisme impor. “Seperti memperketat surat rekomendasi, serta memilah perusahaan mana yang boleh impor,” jelas Benny.

Usulan untuk memperketat izin impor tersebut juga bertujuan untuk mencegah praktik jual beli izin impor truk dan alat berat bekas.

Secara terpisah, Djonggi Gultom, Direktur Pemasaran PT Hexindo Adiperkasa Tbk menyatakan, pebisnis distributor alat berat keberatannya dengan beleid ini. Bahkan, ia belum mendapat tembusan atau sosialisasi aturan impor alat berat dan truk bekas ini.

Djonggi khawatir, kehadiran beleid tersebut akan mengancam bisnis Hexindo Perkasa yang menjadi agen alat berat merek Hitachi, John Deere dan Bell di Indonesia. “Sepanjang barang impor itu memiliki spesifikasi yang sama dengan produksi dalam negeri, pastinya akan mengganggu bisnis kami,” Djonggi.

Namun, kegelisahan Djonggi ditampik oleh I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Kementerian Perindustrian. Putu menyatakan, regulasi impor barang bekas itu hanya berlaku untuk barang bekas yang belum diproduksi di dalam negeri. ”Untuk regulasi tersebut produsen alat berat tak usah khawatir,” kata Putu.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: