JAKARTA – Pemerintah akan mengumumkan hasil revisi atau perubahan daftar negatif investasi (DNI) pada hari ini, Kamis (11/2), di Istana Negara, Jakarta. Sedianya pengumuman akan dilakukan pada Rabu (10/2) sore kemarin, namun dibatalkan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk melakukan beberapa perubahan.
Menurut Pramono, Presiden Jokowi memerintahkan kepada para menterinya untuk tidak mengganggu para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam revisi DNI. Selain itu Jokowi juga memerintahkan agar revisi DNI bisa menggenjot penciptaan lapangan kerja. “Presiden memberikan arahan agar pelaku UMKM, proyek di bawah Rp 10 miliar tidak disentuh,” kata Pramono, usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna tentang revisi DNI di Kantor Presiden, Rabu (10/1). Tidak disentuh, artinya, usaha yang banyak dilakukan oleh UMKM tidak boleh dimasuki investor asing.
Menurut Pramono, Jokowi juga meminta agar perubahan DNI bisa memotong rantai pasokan, membuat kebutuhan masyarakat murah, dan membuat perusahaan nasional berdaya saing. Walau akan banyak sektor usaha yang dibuka lebih besar untuk investasi asing, Pramono membantah jika pemerintah meliberalisasi ekonomi di dalam negeri. “Ini agar manajemen bangsa kita lebih modern, punya daya saing kuat, dan iklim investasi lebih menarik,” katanya.
Sebelumnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan, sejumlah sektor dalam revisi DNI yang sudah mencapai kata sepakat adalah sektor kesehatan, ekonomi kreatif, pariwisata, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan serta bidang usaha e-commerce.
Sumber: Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar