Pemerintah Atur Strategi Memangkas Anggaran

Penerimaan memble, Kementerian Keuangan menyusun scenario menjaga defisit anggaran

JAKARTA. Pemerintah kini sibuk mengutak-atik scenario anggaran negara untuk mengantisipasi jika penerimaan kembali gagal mencapai target. Salah satu strateginya ialah menghemat belanja demi menjaga defisit anggaran tak melebar dari target tahun ini sebesar 2,15% dari produk domestic bruto (PDB).

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Askolani mengatakan, Kemkeu tengah mencermati potensi penghematan anggaran pada tahun ini. “Berapa potensi penghematan, itu yang akan dilakukan Pak Menteri Keuangan dalam waktu dekat,” kata Askolani, Selasa (8/3).

Menurut Askolani, pos anggaran yang tengah dicermati adalah anggaran yang tidak mendesak. Diantaranya, anggaran rapat, perjalanan dinas, dan belanja operasional.

Tentu saja, kata Askolani penghematan ini akan dilakukan sesuai dengan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, dalam waktu dekat, Kemkeu akan menggelar rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan untuk membahas penghematan anggaran.

Hasil rapat tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo dan dibahas dalam rapat kabinet. “Kalau Presiden setuju, kami lakukan (penghematan) dan itu sebenarnya dilakukan tanpa harus menunggu APBN-P,” tambah Askolani.

Penghematan ini dilakukan karena kinerja penerimaan di awal tahun ini masih memble. Data dari Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, realisasi penerimaan negara terdiri dari pajak dan bea cukai per akhir Februari 2016 hanya 9% dari target atau sebesar Rp 164,03 triliun. Khusus pajak, penerimaan sekitar Rp 122,4 triliun, turun 6,4% dari periode yang sama tahun lalu sekitar Rp 130,8 triliun.

Realisasi belanja negara per akhir Februari 2016 sebesar 12% dari target atau sekitar Rp 251,5 triliun. Berdasarkan hitungan KONTAN, defisit anggaran di akhir Februari 2016 sekitar Rp 87,48 triliun atau 0,69% dari PDB, lebih besar dibanding defisit anggaran pada akhir Januari 2016 yang sebesar Rp 70 triliun atau 0,55% dari PDB.

Bambang mengatakan, Kemkeu tengah menyiapkan sejumlah scenario anggaran akibat potensi penurunan penerimaan atau shortfall pada penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak dan penerimaan migas. Sebab, nasib rencana kebijakan Tax Amnesty masih terkatung-katung di DPR. Sementara itu, harga minyak mentah dunia yang masih ada di level rendah akan mempengaruhi penerimaan migas.

Menurut Bambang, skenario anggaran itu bisa berupa pemangkasan belanja atau penambahan utang. Namun, penambahan utang akan menjadi opsi terakhir yang akan diambil pemerintah untuk mengamankan APBN.

Ekonom Maybank Juniman mengatakan, pemerintah harus segera mengajukan Rancangan APBN Perubahan 2016 dengan memperhatikan asumsi makro yang lebih rasional.

Pemangkasan belanja pemerintah setidaknya harus memperhatikan : Pertama, pemerintah harus bisa membedakan kebutuhan yang harus didahulukan dan tidak didahulukan. “Pemerintah sebaiknya membuat aturan bahwa pengeluaran yang dilakukan kementerian adalah belanja yang menimbulkan multiplier effect,” tutur Juniman.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan komentar