Masalah Pajak bagi e-Commerce Asing

Pemerintah Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), berencana meminta perusahaan  asing dalam bidang e-commerce atau penyedia layanan over the top (OTT) lewat internet untuk mencatat membayar pajak dari pendapatan mereka dari Indonesia. Pemerintah mencatat bahwa perusahaan tersebut, misalnya Facebook atau Google, telah menerima penghasilan dari Indonesia, seperti iklan, tapi pendapatan tersebut tidak dikenakan pajak di Indonesia, bi sebagai Pajak Penghasilan (PPh), atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Saat ini, peraturan pajak untuk e-commerce utamanya hanyalah Surat Edaran Ditjen Pajak, SE-62/PJ/2013 (SE-62) yang mengakui berbagai model bisnis dari e-commerce yaitu online marketplace, classified ads,daily deals, dan online retails.

SE-62, yang terutama hanya mengikat bagi Ditjen Pajak dan bukan untuk wajib pajak, belum mengatur masalah perpajakan antar Negara untuk e-commerce dan penyediaan jasa OTT yang dapat digunakan untuk online booking, app stores, cloud computing, participative networked platforms, high speed trading atau bahkan jasa pemesanan mobil serta hotel yang pengaturannya diberikan secara terpusat di luar Indonesia.

Proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), yang dijalankan oleh OECD dan Negara-negara G20, dimana Indonesia menjadi anggota, turut menyoroti masalah perpajakan dalam perekonomian digital dalam situasi antara Negara. Laporan BEPS itu menjelaskan tantangan pajak dalam PPh dan PPN serta rekomendasi perbaikan peraturan pajak dalam ekonomi digital.

Pemerintah telah mencatat bahwa Facebook, Google dan Twitter memiliki kantor perwakilan di Indonesia tetapi penghasilan iklan dari Indonesia, secara efektif, tidka dikenakan pajak di Indonesia. Rencana pemerintha adalah agar perusahaan tersebut memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia sehingga mereka akan membayar pajak di Indonesia. Perlu juga dicatat bahwa laporan BEPS mendukung perubahan aturan Bentuk Usaha Tetap agar perusahaan e-commerce asing dapat dikenakan pajak dalam transaksi antar Negara.

Mengenai  kantor dan pembayaran pajak, pengalaman di Inggris dapat menjadi pelajaran.Google memiliki kantor di sana, tapi tarif pajak efektifnya ternyata rendah yang akhirnya menimbulkan kekhwatiran dari pemerintah Inggris. Google UK pada tahun 2013 membayar pajak sebesar £ 3,8 miliar. Sebab, penghasilan dari Inggris, yang sebagian besar berasal dari iklan online, terutama dicatat di Irlandi dan tidak di Inggris. Belum lama ini, Google setuju untuk membayar sekitar £130 jua di Inggris setelah kantor pajak melakukan pemeriksaan pajak.

PPN dan layanan digital

Untuk mengatasi masalah pajak ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi melontarkan wacana untuk melarang akses ke perusahaan e-commerce asing dan penyedia jasa OTT jika mereka tidak membayar pajak di Indonesia. Hal ini terkait juga dengan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Contohnya antara lain adalah pemberian izin usaha untuk pelaku usaha e-commerce asing di Indonesia.

Untuk mengenakan PPh atas perusahaan e-commerce asing, Ditjen Pajak perlu memahami tax planning yang digunakan oleh model bisnis yang berbeda oleh perusahaan penyedia layanan OTT. Skema perencanaan pajak yang kompleks untuk penghindaran pajak, mungkin belum diatur sepenuhnya oleh peraturan perpajakan di Indonesia. Misalnya, perencanaan pajak yang digunakan oleh penyedia layanan OTT di mana pendapatan bagi hasil dibagi lagi melalui anak perusahaan di luar negeri dan mencatatkan sebagian besar pendapatan berbasis online tersebut di Negara yang paling menguntungkan secara pajak.

Pajak tidak langsung dalam transaksi antar Negara, yaitu PPN, juga dapat menjadi masalah tersendiri. Contohnya adalah perencanaan pajak untuk PPN dalam kasus toko buku Amazon di Eropa yang menjual ­e-book melalui anak usahanya di Luembourg karena tariff PPN di Luxembourg sebesar 3% yang lebih rendah dari tariff PPN di Inggris sebesar 20% meskipun pasar terbesar dari perushaan Amazon di Luxembourg adalah pasar Inggris. Kasus tersebut memperlihatkan bahwa penjualan barang tidak berwujud dapat tidak dikenakan PPN di Negara dimana pembeli terletak dan mendapatkan tariff PPN yang lebih rendah di Negara lain.

Begitu juga dengan penyediaan jasa digital yang diberikan oleh perusahaan penyedia jasa OTT yang seharusnya teutang PPN di Indonesia  karena jasa tersebut digunakan di Indonesia namun karena perusahaan tersebut tidak beralokasi di Indonesia maka penyerahan jasa OTT tidak dikenakan PPN di Indonesia apalagi jika pengguna jasa tersebut di Indonesia tidak berkewajiban memungut PPN. Hal ini dapat ditemukan dalam layanan email hingga jasa bisnis lain yang diberikan secara digital.

Sebagaimana dicatat dalam laporan BEPS tentang tantangan perpajakan dalam ekonomi digital, Indonesia perlu memperbaikin peraturan pajak. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemungutan PPN dalam transaksi antara Negara saat pelanggan Indonesia mmperoleh layanan digital hingga barang tidak berwujud dari pemasok luar negeri. Misalnya, perbaikan dalam hal pendaftaran, pencatatan informasi atau pelaporan PPN.

Kehadiran perusahaan multinasinal dalam bidang e-commerce dan penyedia jasa OTT di Indonesia tidak akan selalu memungkinkan otoritas pajak Indonesia, Ditjen Pajak, untuk meminta perusahaan tersebut membayar pajak di Indonesia. Karena itu, Indonesia perlu menerapkan rekomendasi dari laporan BEPS dengan memperbaiki peraturan pajak, dan belajar dari pengalaman dari Negara lain mengenai perusahaan e-commerce multinasional dan penyedia layanan OTT. Adalah mungkin bagi Ditjen Pajak bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memperbaiki peraturan pajak untuk perusahaan asing dalam bidang e-commerce dan layanan OTT.

Sumber : KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: