Jakarta – Dunia dihebohkan dengan bocornya dokumen Panama (Panama Papers) yang ikut menyebut sejumlah nama-nama tokoh pemimpin dan pengusaha di Indonesia. Pihak Istana Kepresidenan menegaskan, data yang dimiliki pemerintah jauh lebih lengkap dari Panama Papers.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pembahasan Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang dilakukan DPR hari ini penting dilakukan. Karena kebijakan Tax Amnesty ini bisa berhubungan dengan nama-nama yang disebutkan dalam bocoran Panama Papers tersebut.
“Pemerintah berharap pembahasan hal tersebut sudah bisa dilakukan pada saat ini. Kenapa itu diperlukan? Ini semakin membuktikan kepada kita semua terutama dalam perspektif pemerintah bahwa UU tax amnesty ini sangat diperlukan kalau dikaitkan. Walaupun tingkat kebenarannya hal yang berkaitan dengan Panama Papers itu benar atau tidak, tetapi kalau dilihat nama-nama yang tercantum dalam list tersebut. Dan saya sudah mengkonfirmasi kepada beberapa nama, memang itu ada. Minimal mereka pernah beraktivitas di sana,” kata Pramono Anung di Kantornya, Gedung III Sekretariat Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (6/4/2016).
Pramono mengatakan, data seperti yang dirilis oleh Panama Papers itu sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun lalu. Namun, data yang dimiliki pemerintah jauh lebih lengkap.
“Data ini sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun lalu. Data pemerintah dibandingkan dengan panama papers sebenarnya lebih lengkap. Kenapa kemudian Menkeu secara terbuka pernah menyampaikan tax amnesty ini diperlukan? Supaya APBN atau budget kita yang sekarang ini sedang mengalami penekanan, revenue yang harapannya defisitnya jangan terlalu besar itu sangat diperlukan,” jelas Pramono.
Untuk itu, lanjut Pramono, pemerintah sangat berharap agar pembahasan RUU Tax Amnesty di DPR bisa segera diselesaikan. “Paling lama mudah-mudahan selesai dalam masa persidangan berikutnya, karena harapannya pada Juni itu sudah selesai,” ucap Pramono.
Pramono melanjutkan, data yang disebar lewat Panama Papers itu membuktikan bahwa ada uang yang sangat besar yang tertahan di luar negeri. Pramono juga menegaskan, pemilik uang tersebut juga pasti akan ketahuan.
“Jadi, bagi mereka tax amnesty ini merupakan kesempatan agar uang itu bisa kembali dan uang itu bisa digunakan pemerintah untuk membangun bangsa ini, terutama untuk infrastruktur yang menjadi andalan Presiden,” kata Pramono.
Sumber: detik.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar