Luas Lahan Dibatasi, Domisili Pemilik Diawasi

Pemerintah membuat regulasi pembatasan kepemilikan lahan pertanian.

Henry Saragih bisa bernapas lega. Akhirnya pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan aturan tentang penguasaan pengendalian lahan pertanian. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18/2016 antara lain mengatur pembatasan lahan pertanian yang bisa dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum.

Sejatinya, aturan pembatasan ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) Nomor 56/1960 tentang Penetapan Luas Lahan Pertanian. Namun perppu itu hanya menyatakan batas maksimal tanah pertanian, yakni sawah dan tanah kering tak boleh lebih dari 20 hektare (ha).

Sementara dalam aturan terbaru, kepemilikan luas lahan diatur lebih spesifik, yakni menjadi empat batas wilayah. Pertama, wilayah tidak padat kepemilikannya, dibatasi maksimal 20 ha. Kedua, wilayah kurang padat maksimal 12 ha. Ketiga, wilayah cukup padat maksimal 9 ha. Keempat, wilayah padat maksimal 6 ha.

Nah yang menarik, aturan ini juga memuat ketentuan apabila pemilik lahan pertanian ingin mengalihkan ke pihak lain, maka pihak lain itu harus berdomisili dalam satu kecamatan dengan letak tanah. Tanah pertanian yang dialihkan itu pun tak boleh dialihfungsikan. Artinya, harus tetap dimanfaatkan untuk pertanian.

Sementara bagi pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanah, maka dalam waktu enam bulan sejak tanggal perolehan hak, harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada pihak lain yang berdomisili di kecamatan letak tanah tersebut, atau ia harus pindah ke kecamatan di mana letak tanah terletak.

Yang berani melanggar atau tidak memenuhi ketentuan itu bakal menghadapi risiko berat. Sanksinya : hak atas tanahnya dihapus dan tanahnya dikuasai langsung oleh negara.

Henry yang menjabat sebagai Ketua Umum Serikat Petani Indonesia itu mengatakan, para petani telah lama menunggu kebijakan baru ini. Ia menuturkan, sudah banyak kasus dimana pengusaha perorangan maupun perusahaan besar yang memiliki lahan pertanian di desa, namun tidak tinggal di dalam kecamatan atau wilayah lahan itu berada.

Memang, aturan ini masih rawan disiasati. “Parahnya, banyak pengusaha yang punya KTP dobel, demi bisa memiliki lahan di suatu tempat. Satu KTP di kota tempat tinggal aslinya. Satu lagi di desa tempat lahan berada,” kata Henry.

Petani harus sewa

Banyaknya lahan pertanian yang kepemilikannya dikuasai oleh pengusaha mengakibatkan banyak petani yang harus menyewa tanah dengan harga mahal. Contohnya di wilayah Pantai Utara Jawa (Pantura).

Di wilayah tersebut, banyak tanah yang berstatus Hak Guna Usaha (HGU) dikuasai oleh pengusaha perorangan maupun perusahaan besar. Akibatnya, petani lokal harus menyewa lahan dengan biaya berkisar Rp 12 juta – Rp 15 juta per ha setiap tahunnya.

Ongkos sewa itu tentu tidak sedikit bagi sebagian petani. Dan yang pasti, biaya itu memangkas pendapatannya di kala panen. Belum lagi, pengusaha yang mempunyai tanah berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) yang mengonversi lahan pertanian menjadi bangunan pun lajunya cukup deras. “Bayangkan, lahan dari tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi bangunan hampir 100 ha setiap tahunnya,” tutur Henry.

Kepala Pusat Hukum dan Humas Kementerian ATR, Kurnia Toha, menuturkan, tujuan kebijakan itu memang mencegah tanah pertanian beralih fungsi menjadi bangunan. Kurnia juga menambahkan, banyak lahan pertanian di Indonesia yang dimiliki pengusaha perorangan yang berdomisili di kota. “Kasihan kalau petani kita hanya menjadi buruh tani. Padahal, tanah itu semula tanah mereka. Maka dibatasi supaya pemilik lahan pertanian tinggal di situ juga,” tandasnya.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan, bila kepemilikan dan pembatasan lahan pertanian tidak diatur dan dibiarkan, maka lahan pertanian semakin sempit dan jumlah petani semakin sedikit. Padahal, pemerintah memiliki program ketahanan pangan.

Nah, ketahanan pangan ini bisa terwujud selama lahan yang tersedia mencukupi. Jadi aturan ini dibuat antara lain juga memiliki tujuan untuk mendukung Ketahanan Pangan. Aturan baru ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pertanian. “Jadi praktik penyalahgunaan lahan yang kerap terjadi bisa teratasi dengan aturan ini,” ujar Henry.

Namun demikian, Henry juga berharap ada ketegasan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR, serta pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan yang baru itu, hingga tujuannya bisa tercapai.

Pemerintah tampaknya memang getol mengurusi kebijakan lahan pertanian. Demi memperkuat aturan perhitungan luas lahan pertanian yang ada saat ini, Kementerian ATR juga menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan. RUU tersebut saat ini sudah masuk dalam pembahasan di DPR. “Drafnya sudah ada. Bulan Mei ini kami akan kasih Daftar Inventaris Masalah (DIM) ke DPR,” ujar dia. Pemerintah berharap, RUU ini bisa disahkan beberapa bulan lagi.

Semoga saja, berbagai aturan baru itu tak Cuma berhenti di atas kertas!

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: