Pemerintah Akan Pangkas DAK Rp 8 triliun

JAKARTA. Menteri Keuangan telah mengeluarkan surat edaran yang isinya mengharuskan seluruh pemerintah daerah memotong anggaran DAK fisik, khusus infrastruktur, minimal 10%.

Mekanisme pemangkasan ini tertuang dalam surat edaran dengan nomor SE-10/MK.07/2016, tentang Pengurangan atau Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.

Kebijakan itu diambil sebagai dampak penghematan belanjan yang tengah dilakukan pemerintah pusat.  Penghematan ini akibat penerimaan negara tahun 2016 diperkirakan lebih rendah dari target. Sehingga, ibasnya sejumlah belanja pemerintah harus disesuaikam, termasuk DAK untuk daerah.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Budiarso teguh Widodo mengatakan Kementerian Keuangan menargetkan nilai pemangkasan DAK mencapai Rp 8 triliun. “Dengan pengurangan itu, setiap daerah harus memangkas alokasi DAK-nya rata-rata 10%,” kata Budiarso, Selasa (3/5) kepada KONTAN.

Hasil penyesuaian itu nantinya bakal diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016. Pemerintah rencananya akan mengajukan perubahan anggaran pada Mei atau Juni mendatang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Budiarso menjelaskan di dalam surat edaran itu menjelaskan tata cara pemangkasan DAK oleh pemerintah daerah. Di antaranya, pemangkasan harus mempertimbangkan asas proporsinalitas, yaitu dengan mempertimbangkan nilai anggaran yang harus dipangkas dengan pagu DAK fisik yang ditetapkan.

Selain itu, pemotongan harus mempertimbangkan kebutuhan DAK untuk program prioritas. Lalu, pemerintah daerah harus mempertimbangkan kesiapan dalam melaksanakan DAK dan melihat keseimbangan alokasi.

Hingga awal Mei lalu, Kemenkeu sudah menerima usulan pengirangan DAK dari 408 daerah dengan nilai total Rp 6,3 triliun, atau kurang dari target Rp 8 triliun. Budiarso tak merinci daerah mana yang belum mengajukan usulan.

Saat ini jumlah data usulan daerah masih bisa berubah, karena masih ada beberapa daerha yang belum menyerahkan dokumen pendukung secara lengkap.

Sekadar informasi, dalam APBN 2016, pemerintah menganggarkan dana transfer husus sebesar Rp 208,91 triliun. Dari pagu itu, alokasi DAK fisik sebesar Rp 85,44 triliun. Dan alokasi DAK non fisik Rp 123,48 triliun.

Adapun DAK fisik terdiri atas DAK regular Rp 55,1 triliun, DAK infrastruktur dan public daerah Rp 27,5 triliun, dan DAK afirmasi Rp 27,5 triliun, dan DAK afirmasi Rp 2,8 triliun. Ekonom Institut for Economic and Finance Enny Srihartati menilai dana transfer untuk daerah sudah sangat besar. Alokasi kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, dalam menggunakan anggarannya.

 

Sumber: KONTAN

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: