Beban Turunan Entah Sampai Kapan

Realisasi penerimaan Negara menunjukkan tanda-tanda yang kurang menggembirakan. Hingga akhir April 2016, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, realisasi penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung keuangan Negara cuma sekitar 20% target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 Rp 1.360,1 triliun.

Nilaina sekitar Rp 272,02 triliun, atau lebih rendah sekitar 11,85% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu yang Rp 308,6 triliun. Penerimaan dari bea dan cukai juga sami mawon. Cuma Rp 30,5 triliun, lebih rendah 33,65% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Di sisi lain, beban yang harus ditanggung pemerintah juga tidak kecil. Salah satunya, ya, akibat kebijakan penyelamatan perbankan hampir 20 tahun silam. Ceritanya, setelah di talangi likuiditas perbankan melalui BLBI, perbankan Indonesia diambang kebangkrutan lantaran tingkat kecukupan modalnya di bawah ambang batas 8%. Sebabnya, kredit macet bertebaran, sementara nilai tukar rupiah melambung.

Agar kondisi tak makin kacau-balau, mau tidak mau pemerintah menyuntikkan dana untuk mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR) perbankan. Tapi, karena tak punya duit, diterbitkanlah obligasi rekapitalisasi (obligasi rekapitalisasi) sebgai bentuk penyertaan modal pemerintah. Nilainya sekitar Rp 422,6 triliun yang dibagikan kepada empat bank BUMN, 13 bank swasta nasional, dan 12 bank Pembangunan Daerah (BPD).

Obligasi rekapitalisasi ini lantas dibungkus dalam surat utang Negara berjenis  variable rate (VR) alias bunga mengambang dan hedge bonds. Pada 2005, tujuh seri hedge bonds yang jatuh tempo pada tahun tersebut senilai sekitar Rp 2,87 triliun dialihkan ke VR0031.

Bunga VR mengacu pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 bulan. Penetapan SBI 3 bulan terakhir kali pada Oktober 2010 dan selanjutnya diganti dengan Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan untuk mencegah fluktuasi nilai tukar berlebihan. Terakhir, SBI 3 bulan ditetapkan di 6,36967%. Sementara di APBN 2016, SPN 3 bulan diasumsikan di 5,5%.

Total, hingga saat ini sudah 31 SUN VR yang diterbitkan pemerintah, 22 seri di antaranya sudah jatuh tempo. Seri terakhir yang jatuh tempo adalah VR0022 pada 25 Maret 2016 lalu dengan nilai lebih dari Rp 9,016 triliun. Berdasar data per 31 Desember 2015, pemegang terbesarnya, yakni sekitar Rp 6,80 triliun adalah Bank Mandiri.

Pada 25 Oktober mendatang giliran VR0023 yang jatuh tempo dengan nilai lebih dari Rp 8,65 triliun, sekitar Rp 4,09 triliun diantaranya juga dikempit bank pelat merah tersebut. Tahun ini hanya dua seri VR tersebut yang jatuh tempo.

Dari 9 seri VR yang tersisa, total outstanding adalah Rp 87,73 triliun dengan rata-rata bunganya per 9 Mei 2016 adalah 6,15568%. Jika menggunakan patokan SPN 3 bulan yang sudah dibuat pemerintah, total bunga yang harus dibayar pemerintah tahun ini lebih dari Rp 4,82 triliun. Plus, pelunasan VR0022 senilai lebih dari Rp 9,016 triliun tadi.

Pertanyaannya, apa pemerintah betul-betul punya duit untuk membayar VR jatuh tempo beserta bunganya? Jawabannya, ya, kita kembali ke judul lagu Rhoma Irama; Gali Lobang Tutup Lobang. Pemerintah menerbitkan SUN baru berjenis fixed rate (FR) untuk mengganti sebagian besar VR jatuh tempo.

Cuma, semakin ke sini kian sulit melacak jejak obligasi rekapitalisasi. Baik dari sisi wujud, pemegang, maupun nilai outstanding-nya. Penyebabnya, selain di switch ke jenis surat utang lain, pemerintah juga mencampur obligasi rekapitalisasi yang jatuh temponya sama dengan obligasi jenis lain, lalu menukarnya dengan SUN yang baru.

Ambil contoh, pada 3 April 2007 pemerintah melakukan debt switch20 seri SUN VR dan FR (fixed rate) menjadi SUN seri FR0040 yang jatuh tempo 15 September 2025 dengan tingkat bunga 11%. Surat utang yang dialihkan yakni 6 seri VR, mulai dari VR0013 hingga VR0018 dan 14 SUN FR.

Dari sisi pemegangnya, seri VR juga sulit dilacak seluruhnya. Sebab, sebagian surat utang itu bisa diperjualbelikan sebelum jatuh tempo. Khusus bank-bank yang masih memegang SUN VR terbilang rajin mempublikasikan posisi kepemilikannya, mengikuti rilis laporan keuangan masing-masing.

Bank Mandiri, misalnya, mendapat suntikan modal berupa obligasi rekap sebesar RP 173,80 triliun. Per 31 Desember 2015 bank milik pemerintah ini tinggal mengempit 11 seri mulai dari VR0021 hingga VR0031 dengan nilai sekitar Rp 56,85 triliun dengan kupon antara 5,87%-6,23%. Sebanyak Rp 36,611,774.000.000 (64,40%) berstatus bisa dijual sebelum jatuh tempo.

Bank Maybank Indonesia (dulu Bank International Indonesia) dalam periode yang sama memegang tiga seri VR senilai sekitar Rp 3,64 triliun. Tahun lalu, dengan kupon 6,23%-6,34%, bank yang dimiliki Malayan Banking Berhad (Maybank) itu meraup pendapatan bunga dari obligasi rekap Rp 218,88 miliar, naik dari RP 214,99 miliar pada 2014.

Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie dan Menteri Keuangan Bambang Sudibyo pernah menyodorkan scenario debt switch VR ke jenis zero-coupon bond. Dengan cara ini, pemerintah tidak perlu membayar bunga surat utang tersebut, tapi cukup membayar pokoknya saja pada saat jatuh tempo. Usulan ini mengendap tanpa ada kelanjutan.

Kini pemerintah juga tidak mempunyai rencana untuk menempuh langkah tersebut. Ataupun menempuh cara lain untuk mengurangi atau menghapus beban bunga obligasi rekap yang harus dibayar hingga bertahun-tahun ke depan. “Enggak ada rencana,” kata Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan.

Soal penerbitan zero-coupon bond, Robert beralasan, jenis SUN ini bukan bearti tanpa biaya sama sekali. Sejak diterbitkan sampai jatuh tempo, pemegang surat utang ini memang tidak menerima bunga rutin seperti obligasi lainnya. Namun sebetulnya, bunga kupon sudah dihitung di depan dalam bentuk diskonto. “Waktu jatuh tempo jumlah yang diterima misalnya Rp 1.000 sesuai nominal. Padahal waktu beli dia cuma bayar Rp 800,” jelasnya.

Hampir dua dasawarsa krisis moneter-perbankan-ekonomi itu telah berlalu, sampai kini ongkos penanggulangannya masih kudu ditanggung anak-cucu.

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: