Angkutan Berbasis Online Harus Penuhi Tiga Syarat

JAKARTA – Pemerintah akan bertindak tegas terhadap keberadaan transportasi berbasis aplikasi. Bagi angkutan berbasis aplikasi yang tidak mengikuti aturan main, pemerintah tidak akan segan-segan untuk menindaknya.

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum Rabu (1/6), pemerintah memberikan tiga syarat  bagi pengelola transportasi berbasis aplikasi yang ingin beroperasi di Indonesia.

Pertama,pengemudi harus memiliki surat izin mengemudi (SIM) sesuai dengan persyaratan. Yakni, seluruh pengemudi angkutan umum roda empat wajib memiliki SIM A Umum, sedangkan bagi pengemudi angkutan umum yang kendaraanya memiliki tujuh kursi, diwajibkan memiliki SIM B1 Umum.

Kedua, harus lulus uji KIR. Ketiga, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus atas nama badan hukum.

Sebelumnya, pemerintah telah mewajibkan seluruh perusahaan angkutan umum berbasis aplikasi untuk berbadan hukum. Sejauh ini seluruhnya telah berbadan hukum, hanya saja menurut Jonan, belum seluruhnya mengikuti ketentuan soal SIM, uji KIR, dan STNK.

Syarat KIR misalnya, dari sekitar 3.300 armada transportasi berbasis online yang diberikan rekomendasi uji KIR oleh Ditjen Perhubungan Darat, sampai saat ini yang sudah mengurus baru 300 sampai 400 armada.

Cabut izin usaha

Jonan mengatakan, jika syarat ini tidak terpenuhi dan pengelola tetap memaksa para pengemudinya tetap jalan, pemerintah akan menangkap armada yang digunakan kemudian mengandangkannya.

Jika kesalahan ini diulang tiga kali, Kementerian Perhubungan akan mengirim teguran. “Kalau tiga kali tidak digubris, dicabut izin usahanya,” kata Jonan, Rabu (1/6).

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, selain mencabut izin usaha, pemerintah akan memblokir aplikasi pengelolanya. Dengan begitu, operasional angkutan berbasis aplikasi mati total.

Brigjen Agung Budi Maryoto, Kakorlantas Polri menindaklanjuti hasil Rakor tersebut. Kakorlantas akan segera melakukan menertibkan terhadap angkutan berbasis aplikasi tersebut.

Menurutnya, para pengelola angkutan berbasis aplikasi itu diberikan waktu hingga satu tahun depan atau hingga 31 Mei 2017. Syarat ini sebenarnya diperpanjang dari semula harus berlaku 1 September 2016, khusus penggantian STNK menjadi atas nama badan usaha dan uji KIR, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32/2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Lamanya jangka waktu yang diberikan itu agar pengelola sarana transportasi memiliki waktu lebih banyak dalam melengkapi semua syarat.

Musa Emyus, Sekretaris Jenderal Koperasi Jasa Trans Usaha Bersama (KJTUB) mitra Uber Indonesia mengatakan akan mengikuti persyaratan dari pemerintah. Termasuk membekali supir Uber dengan SIM B1 Umum. “90% dari pengemudi kami sudah punya SIM B1 Umum, karena rata-rata dari taksi regular, sisanya kurang dari dua bulan sudah dapat dipenuhi,” kata Musa, kepada KONTAN.

Sumber: Kontan, Kamis 2 Juni 2016

Penulis: Agus Triyono, Virdika Rizky Utama

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: