Impor Garam Akhirnya Dibuka

JAKARTA – Setelah sempat tertunda pemberlakuannya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam akhirnya berlaku mulai Rabu (1/6) lalu. Kementerian Perdagangan (Kemdag) memastikan beleid yang seharusnya berlaku pada 1 April 2016 lalu ini tak akan ditunda lagi dan sudah mulai bisa dieksekusi.

Maklum, meskipun sempat ditunda dua bulan dari jadwal, ternyata Kemdag batal merevisi beleid ini dan tetap mempertahankan poin-poin dalam beleid tersebut yang sempat diprotes para petani garam.

Asal tahu saja, Permendag Nomor 125 Tahun 2015 seharusnya berlaku mulai 1 April 2016. Namun Kemdag memutuskan untuk menunda pemberlakuannya karena mendapat masukan dari sejumlah pihak, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta petani garam rakyat.

Setidaknya ada poin yang menjadi masukan untuk merevisi Permendag Nomor 125 Tahun 2015. Pertama, memasukkan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk garam rakyat. Kedua, ada ketentuan waktu impor garam yaitu tidak boleh berbarengan dengan waktu panen garam rakyat. Ketiga, ada kewajiban importir garam untuk menyerap garam rakyat sesuai dengan jumlah garam impor.

Namun, Kemdag akhirnya memutuskan untuk tetap memberlakukan aturan ini tanpa ada revisi. “Tidak ada penundaan lagi,” ujar Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemdag Karyanto Suprih kepada KONTAN, Rabu (1/6).

Pemberlakuan aturan ini sekaligus menandai era dimulainya liberlisasi impor garam oleh industry. Pasalnya, kini industry memiliki payung hukum untuk mengimpor garam sesuai dengan  spesifikasi dan volume yang mereka butuhkan.

Sebelumnya, Adhi S. Lukman, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) menyebut penundaan pemberlakuan aturan ini telah membuat industry mengalami krisis bahan baku garam karena tidak punya landasan hukum untuk impor.

Pasalnya, aturan hukum impor garam sebelumnya, yakni Permendag Nomor 58 Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya aturan yang baru tersebut. Alhasil, industry harus rela menunggu sampai aturan ini berlaku karena tak mungkin menyerap garam rakyat yang disebut tak sesuai spesifikasi industry.

Ajukan judicial review

Menanggapi pemberlakuan aturan ini, petani garam mengaku tidak puas. Pasalnya, selama proses penundaan pelaksanaan aturan ini Kemdag tidak pernah membahas soal rencana revisi seperti yang disuarakan sebelumnya.

Makanya, Jakfar Sodikin, Ketua Umum Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) menyebut petani garam telah mewaspadai pemberlakuan aturan ini sejak bulan Mei lalu dengan merealisasikan gugatan judicial review atau uji materi aturan ini ke Mahkamah Agung (MA). Petani garam menurut ketentuan impor garam dikembalikan ke peraturan yang lama, yaitu Permendag Nomor 58 Tahun 2012 yang memuat ketentuan tentang HPP garam rakyat, ketentuan waktu impor garam, dan kewajiban importir garam untuk menyerap garam rakyat.

Di sisi lain, petani garam juga optimistis dengan langkah judicial review ini karena pada Maret 2016 lalu, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambakan Garam. Nah, menurut petani, Permendag tentang impor garam itu dinilai bertentangan dengan semangat dari UU baru tersebut.

Sumber: Kontan, Kamis 2 Juni 2016

Penulis: Adisti Dini Indreswari

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: