Wajib Label Halal Menuai Protes Pebisnis

JAKARTA. Belum jadi beleid resmi, rancangan peraturan pemerintah atau RPP tentang jaminan produk halal langsung menguar protes dari  banyak pengusaha.

Pebisnis di sektor manufaktur seperti pengusaha makanan dan minuman, restoran hingga kosmetik keberatan dengan isi calon beleid itu. Rancangan beleid yang merupakan turunan Undang-Undang (UU) no 34/2014 tentang Jaminan Produk Halal itu bisa membuat bisnis tersendat.

Beberapa poin penting calon beleid yang diamanatkan UU paling lambat keluar tanggal 17 Oktober 2016 itu berisi: semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia, wajib bersertifikat halal. Jika tidak,  produk itu wajib ditarik peredarannya. (lihat infografis)

Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) sekaligus Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk kepada KONTAN (9/6)Putri K. Wardani mengatakan, sertifikasi halal sebaiknya bukan kewajiban tapi voluntary.

Wajib sertifikasi halal mengharuskan pengusaha melakukan uji laboratorium atas bahan baku yang digunakan untuk membuat produk, baik kosmetik, makanan, minuman dan banyak lagi.

Masalahnya, satu kosmetik semisal, memiliki banyak bahan baku. “Ini akan menyulitkan pengusaha,” imbuh Chief Executive Officer PT Paragon Technology and Innovation (Wardah) Nurhayati Subakat. Lebih ribet lagi produsen merupakan perusahaan berskala internasional. Mereka akan kesulitan mengurus sertifikat halal lantaran bahan baku berasal dari distributor global, selain tentu juga menambah biaya sertifikasi.

Pengusaha makanan juga mulai menyuarakan protes. Sebab, sertifikasi halal bukan hanya produk makanan “Tapi termasuk jasa seperti distribusi,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia Adhi S. Lukman.

Pengusaha rest minta pemerintah memperjelas wajib sertifikasi dan prosedur pengurusan sertifikasi halal. “Detailnya kami tunggu,” tandas Kusnadi Rahardja, Presiden Direktur Boga Group

Direktur Halal Kementerian Agama Siti Aminah menjelaskan, pemerintah tak serta merta akan mewajibkan semua produk halal sekaligus di tahun ini, “Tapi wajib halal akan dilakukan secara bertahap, hingga wajib halal berlaku tahun 2019,” ujar Aminah ke KONTAN, Kamis (9/10).

Tahun pertama di 2016,  wajib halal untuk produk makanan dan minuman. Tahun kedua di 2017 produk kosmetik. Tahun ketiga obat-obatan dan alat kesehatan.

Aminah mengaku, pemerintah memaklumi keberatan pengusaha. Makanya, Kementerian Agama minta masukan semua pihak, termasuk pengusaha. Agar  sertifikasi lancar kelak,  bukan cuma Majelis Ulama Indonesia yang bisa mengeluarkan sertifikasi, tapi  lembaga lain kelak bisa memberikan sertifikat halal.

Inilah Poin Penting RPP Jaminan Produk Halal

  • Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
  • Produk yang tidak halal wajib ditarik dari peredaran oleh pelaku usaha.
  • Dalam pelaksanaannya, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah Menteri Agama.
  • Wewenangnya antara lain:
  1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH)
  2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
  3. Menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada produk
  4. Melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
  5. Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
  6. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Produk Halal (LPH)
  • Kerja sama BPJPH dengan MUI:
  1. Sertifikasi Auditor Halal
  2. Penetapan kehalalan Produk
  3. Akreditasi LPH
  • Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk Penetapan Status halal produk paling lama 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH.
  • BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.
  • Sertifikat Halal berlaku selama 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
  • Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaruan Sertifikat Halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.

Sertifikat Makanan

Industri makanan yang berskala rumah tangga, cukup dengan mendaftarkan produk yang akan dipasarkannya melalui Dinas Kesehatan dan Nomor P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Nomor PIRT dipakai untuk makanan dan minuman yang memiliki daya tahan atau keawetan di atas 7 hari. Nomor PIRT berlaku 5 tahun dan bisa diperpanjang. Untuk makanan dan minuman yang daya tahannya di bawah 7 hari akan masuk golongan Layak Sehat Jasa Boga dan nomor PIRT berlaku selama 3 tahun saja.

Sumber : UU No. 33 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Riset KONTAN

 

Sumber : Harian Kontan , Jumat 10 Juni 2016 Hal 1

Penulis : Pamela Sarnia, Elisabet Lisa, Putri Werdiningsih

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: