Tax Amnesty Diusulkan Hingga April 2017

JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty di DPR belum berjalan sesuai rencana. Kemarin, pembahasan RUU Tax Amnesty di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal dilakukan.

Sebab, panitia kerja (Panja) perumusan RUU Tax Amnesty tiba-tiba memindahkan kembali tempat pembahasan ke luar gedung parlemen. Namun demikian, Ketua Panja RUU Tax Amnesty Soepriyatno mengatakan, di manapun pembahasan RUU ini dilakukan, pihaknya yakin bisa rampung pada pekan ini.

Menurutnya, pembahasan RUU Tax Amnesty sebetulnya sudah bergerak maju, meski tanpa ada keputusan. Sebagai contoh, mengenai masa berlaku tax amnesty yang diusulkan diperpanjang dari enam bulan menjadi sepuluh bulan.

Usulan itu menurut Soepriyatno datang dari pihak pemerintah. Dengan perpanjangan ini, maka skema tarif juga akan ikut berubah.

Sebelumnya, pemerintah mengusulkan tarif uang tebusan dalam periode enam bulan, yaitu 4% dan 2% untuk tarif deklarasi dan repatriasi di tiga bulan pertama, serta 6% dan 3% untuk tarif deklarasi dan repatriasi di tiga bulan kedua. “Skema tarif terbagi dalam tiga bulan pertama, kedua dan empat bulan terakhir,” kata Soepriyatno, Senin (13/6).

Adapun tarif yang diusulkan pemerintah untuk empat bulan terakhir adalah sebesar 15% untuk deklarasi dan 10% untuk repatriasi. Soepriyatno mengaku belum memberikan tanggapan atas usulan ini. Namun Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa pengampunan jadi 10 bulan.

Hal lain yang mulai dibahas tentang objek pajak yang menjadi dasar pengampunan. Pemerintah mengusulkan objeknya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun ada fraksi yang hanya menginginkan PPh.

Salah satu fraksi yang menolak menjadikan PPN sebagai objek pengampunan adalah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut anggota F PKS Ecky Awal Mucharam, fraksinya mengusulkan hanya PPh saja.

Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasetiadi sudah mengakui keinginan pemerintah untuk memperpanjang masa tax amnesty tersebut. Masa perpanjangan dilakukan paling tidak hingga masa penyerahan dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yang jatuh pada April 2017.

Dengan memperpanjang waktu tax amnesty diharapkan pelaksanaan kebijakan ini bisa lebih efektif. Terutama dalam menarik dana repatriasi, dan juga mendorong penerimaan pajak dari pembayaran tarif uang tebusan.

Target penerimaan pajak dari kebijakan ini bisa menambah penerimaan pajak Rp 165 triliun. Penambahan ini ada dalam RAPBN-P 2016.

Sumber: pengampunanpajak.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: