Hitung Dulu Pajaknya Sebelum Injak Gasnya

Menghitung pajak kendaraan menjadi penting dengan penerapan tarif progresif

Membeli kendaraan bukan cuma harus menghitung harga semata. Biaya lainnya dari pajak dan pengurusan surat-surat juga harus diperhitungkan. Strategi diperlukan untuk menyiasati penerapan tarif progresif.

Wah, kena progresif nih, bos. Demikian ucapan Dody, pemilik dealer sepeda motor di Pondok Aren, Tangerang Selatan, ketika seorang calon pembeli menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Maksudnya, calon pembeli tersebut bakal dikenai tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor ketika mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor yang akan dibelinya.

Anda yang memiliki kendaraan bermotor bernomor DKI Jakarta tentu setidaknya sudah mengetahui soal Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ini adalah salah satu dari beberapa jenis pajak yang harus kita bayar saat membeli atau memiliki kendaraan bermotor.

Ada pajak yang cukup dibayar sekali saat membeli. Ada yang harus rutin kita bayar setahun sekali. Karena itu, mengetahui dengan jelas jenis pajak yang melekat dengan kepemilikan kendaraan kita menjadi penting. Sebab, melunasi pajak menentukan nasib legalitas kendaraan kita.

Apalagi, ada ancaman sanksi denda yang akan memberatkan di kemudian hari apabila kita lalai membayar pajak.

Secara umum, hanya ada tiga pajak yang kita bayar saat membeli kendaraan. Masing-masing adalah pajak kendaraan Bermotor, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Namun, kita juga mesti menanggung Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar 10% dari harga kendaraan (off the road) alias harga faktur kendaraan baru. Khusus untuk kendaraan bekas, tarifnya setara dengan dua pertiga dari PKB.

Selain BBNKB, Anda juga perlu menyiapkan duit untuk Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dengan membayar sumbangan ini, secara tidak langsung diri kita akan terdaftar sebagai peserta asuransi kecelakaan yang dikelola oleh PT Jasa Raharja.

Besaran SWDKLLJ tergantung dari jenis kendaraan. Untuk sepeda motor berkapasitas mesin 50 cc hingga 250 cc akan terkena pungutan Rp 35.000 per unit. Sedangkan untuk mobil jenis sedan, jip, dan lainnya, biayanya sebesar Rp 143.000 per unit kendaraan. Adapun biaya lainnya adalah biaya administrasi yang biasanya baru dikenakan bila ada pergantian pelat nomor kendaraan, sekitar Rp 35.000.

Lantas berapa yang harus kita bayar untuk pajaknya? Dan bagaimana cara menghitungnya? Simak uraian berikut :

Pajak Kendaraan Bermotor

Besaran tarif pajak yang satu ini berbeda antara satu provinsi dengan provinsi lainnya. Menurut Agus Susanto Lihin, konsultan pajak dari ATS Consulting, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dan ini termasuk pajak daerah.

Konsekuensinya, besaran pajak yang harus dibayar tiap daerah bisa berbeda. DKI Jakarta misalnya, menerapkan PKB dengan tarif progresif.

Artinya, tarif pajaknya berbasis persentase dan dikenakan pada jumlah atau kuantitas objek pajak atau berdasarkan harga/nilai objek pajak. Semakin besar jumlah/kuantitas objek pajak atau harga/nilai objek pajak, semakin besar tarif pemungutan yang dikenakan.

Dalam konteks PKB, prinsipnya, semakin banyak kendaraan yang dimiliki oleh seseorang, berarti semakin besar pula tarif pajak kendaraan yang harus ditanggung si pemilik. Tarif pajak yang lebih besar ini akan diberlakukan untuk kendaraan kedua dan seterusnya.

Tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan tarif pajak dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2/2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam beleid tersebut, besaran tarif pajak bagi warga ibu kota yang memiliki kendaraan pertama naik menjadi 2%. Angka ini lebih tinggi 0,5% dibandingkan dengan tarif yang termuat di aturan Pemprov sebelumnya, yakni 1,5%.

Tarifnya naik menjadi 2,5% untuk mobil kedua. Tarif naik menjadi 3% untuk mobil ketiga dan 3,5% untuk mobil keempat. Tarifnya akan terus meningkat 0,5% untuk setiap tambahan kepemilikan sehingga mobil ke-17 besarnya PKB mencapai 10%. Tarif progresif ini berlaku hanya untuk kepemilikan kendaraan pribadi.

Untuk melihat nilai PKB mobil Anda, Anda cukup melihatnya di balik STNK. Di sana tertera nilai PKB kendaraan Anda. Sedangkan untuk NKJB mobil Anda harus bertanya di kantor dinas pendapatan daerah (dispenda) setempat.

Untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar dengan tarif progresif, Anda harus mengetahui terlebih dahulu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). NJKB ini bukanlah harga mobil di pasaran umum, melainkan harga atau nilai yang sudah ditetapkan oleh Dispenda atau Dinas Pelayanan Pajak (DPP) Pemprov. Memang, NJKB disusun oleh Pemprov berdasar data yang mereka dapatkan dari Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Ada beberapa komponen yang menentukan NJKB ini. Pertama, tentu saja nilai jual kendaraan bermotor yang tertera pada faktur kendaraan. Kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Ini dihitung dari tekanan gardan yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu atau as, roda dan berat kendaraan. Untuk aspek lingkungan, yang dipertimbangkan adalah jenis bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan. Ada enam jenis bahan bakar yang termuat dalam aturan, yaitu solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya atau jenis bahan bakar lain.

Yang lainnya adalah jenis kendaraan. Penentuan jenis kendaraan ini didasarkan atas peruntukan penggunaan kendaraan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin kendaraan. Untuk yang terakhir ini, yang dimaksud adalah apakah mesin termasuk dalam kelompok mesin 2 tak atau kelompok mesin 4 tak.

Ada satu lagi keistimewaan aturan PKB di DKI. Bila sebelumnya pengenaan tarif progresif hanya didasarkan pada nama pemilik kendaraan, maka terhitung per 1 Juni 2015, pengenaannya juga didasarkan pada alamat. Hal itu juga tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/2015.

Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang Setyowidodo, pada peraturan baru ini, kendaraan akan dikenakan pajak progresif bila alamat pemiliknya memiliki kesamaan dengan alamat wajib pajak yang telah terdaftar. Meskipun, pemiliknya berasal dari orang yang berbeda.

Sebagai contoh, kendaraan milik seorang anak akan dikenakan tarif pajak progresif bila orangtuanya telah memiliki kendaraan. Dengan catatan, mereka masih tercatat berada dalam alamat yang sama sesuai dengan Kartu Keluarga (KK). Jika si anak sudah memiliki KK terpisah dengan alamat yang berbeda, tidak dikenakan tarif pajak progresif lagi.

Sebelumnya, pengenaan tarif progresif hanya didasarkan pada nama pemilik kendaraan yang sama. Penerapan tarif progresif berdasarkan KK ini bertujuan untuk lebih mengontrol laju kepemilikan kendaraan bermotor pribadi, yang bermuara pada upaya untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Jadi, sudah terbayang kan besarnya tambahan pajak yang harus Anda lunasi untuk kendaraan kedua dan seterusnya? Begitulah. Jika ingin memiliki banyak kendaraan di Jakarta, Anda harus siap pula menanggung pajak yang tidak kecil.

Aturan pajak progresif ini sejatinya bukan hanya ada di DKI Jakarta. Kenaikan pajak yang mengikuti jumlah kepemilikan kendaraan juga sudah diterapkan banyak daerah seperti Provinsi Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Setidaknya, sudah ada 12 provinsi yang menerapkan tarif pajak progresif. Namun, besaran tarif pajak progresif yang berlaku, berbeda di tiap-tiap daerah.

Di Banten misalnya, tarif PKB adalah 1,5% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk kendaraan pertama. Untuk kendaraan kedua dan berikutnya masing-masing 2,5% dan 3,5%. Tapi ini hanya berlaku untuk kendaraan bermotor pribadi di atas 2.000 cc. Dengan kata lain, sepeda motor dan mobil di bawah 2.000 cc tidak terkena aturan ini.

Tetapi sumber KONTAN membisikkan, penerapan pajak progresif di beberapa daerah ini masih terkendala oleh akses dan administrasi data hingga tidak efektif berjalan. Dengan kata lain, masih banyak pemilik kendaraan yang seharusnya sudah terkena tarif progresif, tetapi hingga kini masih menikmati tarif normal.

Pajak Pertambahan Nilai

Pajak kedua yang otomatis muncul dari pembelian kendaran bermotor adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak ini sering kita temui saat melakukan jual beli barang atau jasa. PPN sendiri merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat.

PPN ini dipungut dan disetor oleh pedagang. Dengan sistem PPN masukan dan keluaran, konsumen pembeli kendaraan menjadi penanggung pajak terakhir. Intinya, PPN adalah pajak yang dikenakan pada setiap proses produksi dan distribusi, yang kemudian dibebankan ke konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

Untuk PPN jual beli mobil terdapat aturan yang berbeda antara kendaraan baru dan bekas. Khusus bagi Anda yang ingin membeli mobil baru, besaran PPN biasanya ditetapkan sebesar 10% dari nilai jual. Biasanya, harga beli yang tertera pada brosur yang dirilis dealer sudah memasukkan komponen PPN 10% di dalamnya. Sedang untuk mobil bekas, pengenaan PPN hanya sebesar 1% dari harga jual.

Cuma, Anda sebagai pemilik kendaraan roda empat sepertinya harus merogoh kocek lebih dalam lagi dibandingkan pemilik sepeda motor. Pasalnya, pemerintah tengah menggodok revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Aturan baru kemungkinan akan menetapkan PPN dengan tarif sebesar 10% dari tarif tol di setiap ruas jalan tol di Indonesia.

Salah satu poin revisi adalah mengenakan PPN dengan tarif 10% untuk kendaraan roda empat yang masuk ke dalam golongan I, yang meliputi sedan, jip, pick up, atau truk kecil dan bus kecil. Poin lainnya adalah mengecualikan kendaraan golongan II dan III dari pengenaan PPN dengan tarif 10%.

Tak perlu miris. Sebab, khusus untuk PPnBM, pada pertengahan Juni 2015 pemerintah telah menghapusnya. Ya, pajak tersebut sudah tidak lagi dipungut atas pembelian mobil dan motor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Buat Anda yang membeli kendaraan seken, komponen biaya yang harus diperhitungkan adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Saat ini balik nama penting untuk pembeli maupun penjual. Jika dulu pembeli yang biasanya pengen buru-buru balik nama, saat ini justru penjual yang harus ngotot balik nama.

Maklumlah, zaman meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik lama untuk melunasi pajak kendaraan tahunan atau saat memperbarui Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sudah lewat. Kebanyakan penjual mobil akan meminta pembeli untuk segera melakukan proses balik nama.

Wajar saja. Dengan penerapan tarif pajak progresif berdasarkan jumlah kepemilikan, apabila pembeli kendaraan tidak melakukan proses balik nama, bisa jadi si penjual akan terkena tarif progresif. Itu berarti, ia harus menanggung besaran pajak yang lebih tinggi daripada seharusnya.

Cuma, buat pembeli, tetap saja penting mengurus balik nama kendaraan. Sebab, akan lebih rumit mengurus PKB yang tidak tercatat atas nama sendiri. Saat mengurus pembayaran PKB misalnya, pemilik baru diwajibkan membawa KTP asli dari si pemilik lama. Kalau pemilik lama kendaraan pindah rumah dan kehilangan kontak, pemilik baru kendaraan akan kesulitan mengurus PKB.

Selain membuat pengurusan berkas kian sulit, “Pemilik baru juga tak bisa menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan yang belum atas namanya sebagai jaminan pendanaan baik di bank,” kata Dody.

BBNKB, seperti PKB, termasuk dalam pajak yang dipungut pemerintah daerah. Jadi, apabila Anda memegang KTP Jakarta, dan hendak melakukan balik nama atas mobil yang sebelumnya dimiliki warga di Jawa Barat, misalnya, berarti Anda harus mengikuti aturan main balik nama yang berlaku di Jawa Barat dan Jakarta.

Namun nilai jual kendaraan yang menjadi dasar perhitungan balik nama ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian Dalam  Negeri. Harga itu merujuk ke harga pasaran di minggu pertama bulan Desember thaun pajak sebelumnya. Untuk DKI, sesuai Perda Nomor 2/2015, BBNKB untuk mobil sekennya 1%. Murah kan? Sedang BBNKB untuk mobil baru 10%.

Dokumen yang harus disiapkan untuk proses balik nama adalah STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, fotokopi KTP pemilik baru dan kuitansi pembelian serta selembar materai Rp 6.000.

Salah satu yang juga harus Anda cermati ketika membeli mobil seken adalah masa berlaku STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sudah jatuh tempo atau belum. Kalau sudah, akan ada tambahan biaya dari denda PKB dan SWDKLLJ.

Denda ini dihitung per bulan dengan melihat seberapa terlambat pembayaran denda, dikalikan dengan tarif denda sebesar 25% per tahun. Seperti PKB dan BBNKB, tarif denda yang diberlakukan di masing-masing wilayah berbeda.

Jadi, sudah bisa mengira-ngira pajak kendaraan Anda?

Sumber: Tabloid Kontan Edisi Khusus 16 Juni 2016

Penulis : Amal Ihsan Hadian

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: