Evaluasi Mendalam, Sebelum paket -13

JAKARTA. Pemerintah makin gencar mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Sejak September 2015 hingga kini pemerintah telah mengeluarkan 12 paket kebijakan ekonoi. Bahkan, kini pemerintah tengah bersiap untuk kembali merilis paket kebijakan ekonomi ke-13.

Namun, dari sederet paket kebijakan ekonomi yang tekah diluncurkan pemerintah, hingga kini belum semuanya terealisasi. Karenanya, para pengusaha meminta pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan seluruh paket kebijakan yang telah meluncur. Pengusaha juga meminta penerbitan paket kebijakan ekonomi yang baru ditunda.Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan pemerintah masih banyak kendala. Karenanya, “Evaluasi semua, cari kendala dan segera atasi. Kalau sudah beres dan berjalan baik, baru mulai yang baru,” ujarnya, kepada KONTAN baru-baru ini.

Sarman juga menyarankan agar pemerintah sebaiknya memperbaiki pelaksanaan paket kebijakan yang telah digulirkan sebelum menerbitkan paket kebiajakan lanjutan. Sehingga ke depan, tidak aka nada lagi penumpukan hambatan atau masalah dalam rangkaian paket kebijakan ekonomi yang diterbitkan.

Paket kebijakan ekonomi 1 hingga 12 masih terhambat. Oleh peraturan teknis sehingga sulit dijalankan di lapangan. Peraturan teknis tersebut merupakan tugas menteri dan pimpinan lembaga.

Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Perniagaan dan Jasa Edy Putra Irawady mengungkapkan, dalam waktu dekat pemerintah akan kembali meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-13. Sayangnya, Edy masih enggan merinci isi paket kebijakan ekonomi yang akan diluncurkan tersebut.

Namun sebelumnya, Menteri keuangan Bambang Brodjonegoro memberikan gambaran, paket kebijakan ekonomi ke -13 akan berisi seputar insentif bagi pengusaha mikro kecil dan menenga (UMKM). Rencananya dalam paket kebijakan ini pemerintah akan menurunkan tariff pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang saat ini sebesar 1% dari omzet.

Dalam kebijakan ini, Bambang bilang, pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki perederan bruto tertentu.

Dalam aturan ini disebutkan bahwa tariff PPh dikenakan final sebesar 1% untuk wajib pajak yang memiliki omzet hingga Rp 4,8 miliar. Pengusaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar per tahun masuk dalam kriteria UMKM. Dalam menurunkan tarif dan membagi dalam dua klaster.

Klaster pertama, bagi wajib pajak UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp 300 juta,  kedua yang memiliki omzet antara Rp 300 juta-Rp 4,8 miliar. “Kita belum menentukan tarifnya, pokoknyalebih rendah,” kata Bambang.

 

 

Sumber: KONTAN, 18 Juni 2016

Penulis : Agus Triyono , Asep Munazat

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: