Status Strategis Bukan Jaminan Proyek Ngebut

19

Satu Hal yang patut diapresiasi dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah komitmen membangun infrastruktur. Untuk mempercepat penyelesaian, Jokowi bahkan kerap turun lapangan langsung untuk menangani proyek per proyek.

Pada 8 Juni 2016 lalu misalnya, Jokowi menggelar rapat terbatas membahas tiga proyek Light Rail Transit (LRT) di Jabodetabek, Palembang, dan Bandung. Kereta ringan Jabodetabek dan Palembang termasuk dalam proyek prioritas dan strategis nasional. Keduanya ditargetkan selesai pada 2018, sebelum perhelatan Asian Games dimulai.

Keputusannya, LRT di DKI Jakarta akan dibangun oleh pemerintah provinsi (pemprov). Sementara jalur lintas provinsi, yakni kota-kota penyangga Jakarta, akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk pengembangan LRT di kota Jakarta, pemprov DKI sudah menganggarkan dana Rp 4,45 triliun lewat mekanisme penyertaan modal pemerintah untuk PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Menurut Satya Heragandhi, Direktur Utama Jakpro, groundbreaking akan digelar pada 22 Juni 2016.

Namun penyelesaian desain proyek yang dikerjakan konsultan asal Singapura, Mott Mcdonald baru rampung akhir Juli 2016. Dus, proyek ini direncanakan bisa langsung dikerjakan bulan berikutnya.

Yang masih mengganjal, kata Satya, revisi Peraturan Presiden 99/2015 dan Peraturan Pemerintah 79/2015 yang belum jelas. Keduanya dibutuhkan agar Jakpro yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa mengerjakan proyek ini lewat skema penunjukan langsung. “Regulasi terkait LRT kami sedang menunggu dengan setia,” ujar Satya.

Untuk LRT Palembang yang pembangunannya dimulai Oktober 2015 relatif lebih lancar. Tiang pancang sudah tertanam sepanjang lebih dari 10 kilometer (km), dari total panjang lintasan 23 km. agar tak kedodoran, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan pada 10 Juni lalu membentuk Komite Pengawas LRT Palembang.

Komite yang langsung bertanggung-jawab kepada Menhub itu bertugas memastikan proyek ini bisa selesai tepat waktu, sesuai dengan kualitas dan spesifikasi teknis yang telah ditentukan sebelumnya. “LRT Palembang menjadi proyek percontohan pengembangan kereta-api perkotaan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pamuraharjo.

Proyek lain yang juga digeber adalah percepatan infrastruktur transportasi, listrik, dan air bersih untuk 10 kawasan strategis pariwisata nasional. Pada pertengahan Februari 2016, Menteri Pariwisata Arief Yahya membentuk tim percepatan 10 destinasi pariwisata yang diketuai Hiramsyah S. Thaib.

Tanjung lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Mandalika di Nusa Tenggara Barat sudah berbentuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sejak masa pemerintahan terdahulu. Di masa Jokowi, KEK baru yang disahkan adalah Tanjung Kelayang, Belitung pada Maret 2016. “Prosesnya 6 bulan sejak awal pengajuan sampai disetujui presiden. Kalau yang sebelumnya bisa tahunan,” kata Hiramsyah.

Berikutnya adalah KEK Danau Toba. Menurut Hiramsyah yang lama menjadi petinggi di Grup Bakrie, ini Peraturan Presiden tentang Badan Otorita Pengelolaan (BOP) Kawasan Pariwisata Danau Toba diharapkan bisa keluar Juni 2016.

Segera setelah lebaran tahun ini empat BOP; Borobudur di Jawa Tengah, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa timur, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan BOP Wakatobi di Sulawesi Tenggara akan diajukan ke presiden. Harapannya tiga bulan sejak diajukan, atau paling lambat akhir tahun 2016 Perpresnya bisa dirilis.

Sementara terhadap kawasan Kota Tua dan Pulai Seribu di Jakarta, kemungkinan tidak akan dibentuk BOP. Alasannya, untuk restorasi Kota Tua pemerintah provinsi DKI Jakarta dinilai berkomitmen penuh untuk mengembangkan kawasan ini.

Namun ini baru langkah awal. Penyiapan infrastruktur penunjang seperti transportasi, listrik, dan air bersih yang menjadi kewajiban pemerintah membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan jauh lebih rumit.

Misalnya, pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,6 km yang akan menjadi penunjang KEK Tanjung Lesung. Jalan tol yang juga masuk dalam proyek strategis nasional, itu belum juga masuk tahap pembebasan lahan akibat belum adanya penetapan lokasi dari Gubernur Banten.

Keberadaan tol yang ditargetkan kelar 2018, ini akan membuat waktu tempuh Jakarta-Tanjung Lesung hanya sekitar 2,5 jam. Sementara saat ini butuh waktu lebih dari 6 jam perjalanan darat. “Tanpa tol ini Tanjung Lesung tidak akan berkembang,” tandas Hiramsyah.

Ini baru persoalan pembangunan infrastruktur dasar dan penunjang. Untuk mengembangkan kawasannya butuh waktu yang jauh lebih lama. Kawasan Nusa Dua, Bali, misalnya, membutuhkan waktu 20 tahun untuk bisa berkembang seperti sekarang.

Mandeg Karena Hukum

Sayangnya, tak semua proyek berjalan sesuai rencana. Persoalan hukum yang berimplikasi kepada pendanaan mengancam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Jakarta. Proyek ini digagas untuk meredam laju abrasi dan kenaikan air laut. Pemicunya, kasus suap Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Mohamad Sanusi oleh Ariesman Widjaja, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk, 1 April 2016 lalu.

Pemerintah memutuskan melakukan moratorium reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta. Lalu, audit atas proyek ini dilakukan lintas kementerian dan melibatkan pemerintah Provinsi Jakarta dan Jawa Barat. Hasilnya diharapkan akan keluar dalam waktu dekat.

Di sisi lain, gugatan atas izin reklamasi pulau G yang dikantongi PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha PT Agung Podomoro Land Tbk dimenangkan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 31 Mei 2016 lalu. Gugatan atas izin reklamasi pulau F, I, dan K kini juga tengah berproses dipengadilan.

Dengan begitu, proyek tanggul raksasa Jakarta pun mandeg. Sebab, tadinya pemerintah berharap mayoritas pendanaan digelontorkan oleh para pengembang yang mengantongi izin reklamasi. Dari tanggul sepanjang 120 km, pemerintah pusat dan DKI Jakarta masing-masing hanya menanggung biaya sebesar empat km.

Sisanya ditanggung renteng oleh pengembang yang mendapat izin reklamasi 17 pulau. Total kebutuhan investasinya sekitar Rp 120 triliun. “Pengembang ada yang mendapat bagian 4 km, ada yang 4,2 km, dan sebagainya,” kata Donny Azdan, Direktur Pengairan dan Irigasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Satya mengaku belum mengetahui berapa panjang tanggul laut yang harus dibangun Jakpro yang mendapat izin reklamasi pulau F. tapi, yang pasti, nasib kontribusi pengembang dalam proyek ini tergantung keputusan pemerintah. “Posisi kami menunggu apapun kesepakatan pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.

Pemerintah sendiri tetap ingin melanjutkan proyek tanggul laut raksasa Jakarta. Sembari menunggu hasil audit, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan kajian ulang atas proyek ini.

Salah satunya, kemungkinan adanya reklamasi pulau tertentu yang tidak bisa dilanjutkan berdasarkan hasil audit. Kemungkinan ini bisa mengubah rencana proyek dan pendanaannya. Dengan begitu, pemerintah, kata Donny, akan merancang negosiasi ulang dengan para pengembang.

Apapun keputusannya dan terlepas dari polemik proyek ini, penyelesaian proyek Giant Sea Wall tak akan semudah sebelumnya. Minimal, target penyelesaian fase pertama yang semula jatuh pada tahun depan pasti bakal molor.

Ternyata tidak semuanya bisa dikebut, ya, pak!

Sumber: Tabloid KONTAN, 20 Juni – 26 Juni 2016

Penulis : Tedy Gumilar, Andri Indradie, Agus T., Silvana Maya P.

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: