Pemangkasan Dwelling Time Terganjal Aturan

index

Jakarta. Pemerintah masih berusaha untuk menekan waktu tunggu bongkar muat barang (dwelling time) di pelabuhan. Langkah terbaru, satuan tugas percepatan waktu bongkar muat barang di pelabuhan memiliki opsi untuk mengalihkan beban bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok ke tiga pelabuhan di Banten, yakni Cigading di Serang, Ciwandan di Cilegon dan Merak Mas di Merak, Banten. Hanya saja, rencana ini belum berjalan mulus.

Ketua satgas percepatan waktu bongkar muat barang di Pelabuhan Agung Kuswandono mengatakan opsi pengalihan beban bongkar muat di Tanjung Priok ke tiga pelabuhan di Banten masih terganjal Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.

Berdasarkan aturan ini, impor produk tertentu hanya bisa masuk lewat Sembilan pelabuhan laut besar di seluruh Indonesia. Sementara, “Pelabuhan di Banten ini masuk kategori pelabuhan yang tertutup, sehingga belum bisa digunakan sebagai penyangga Tanjung Priok,” ujarnya, kepada KONTAN baru-baru ini.

Karenanya, Agung bilang satgas percepatan waktu bongkar muat barang di pelabuhan akan berkomunikasi dengan Kementerian Perdagangan untuk membicarakan kemungkinan revisi aturan itu. “Kami bicarakan dulu mengapa ada aturan ini, kalau direvisi apa dampaknya, dan lain sebagainya, itu akan dibicarakan,” katanya.

Catatan saja, pemerintah terus berupaya untuk menekan waktu bongkar muat dari rata-rata sekitar 4,7 hari menjadi sekitar dua hari – tiga hari. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target. Diantaranya dengan menderegulasi perizinan di tahap sebelum (pre) Clearance Area, mempercepat proses pemeriksaan barang yang melewati jalur merah, dan memaksimalkan penggunaan kereta pelabuhan untuk mengangkut barang.

Tak hanya itu, lewat paket Kebijakan Ekonomi Jilid XI pemerintah juga merilis kebijakan standar penilaian barang yang akan menggantikan standar yang sudah ada. Standar penilaian barang yang melibatkan 18 kementerian/lembaga ini disebut sebagai Single Risk Management.

Perlu diskusi mendalam

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih bilang, opsi pengalihan beban bongkar muat barang dari pelabuhan Tanjung Priok ke tiga pelabuhan di Banten pernah didiskusikan dalam rapat di tingkat Menko Perekonomian. Namun hingga kini belum ada diskusi lanjutan tentang rencana itu, termasuk rencana revisi Permendag Nomor 87/2015. “Masih wacana  saja, belum ada rapat lagi,” ungkapnya, Minggu (19/6).

Meski opsi pengalihan beban Tanjung Priok belum terealisasi, Agung bilang pemerintah lewat satgas percepatan dwelling time akan terus berupaya memangkas waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan. Menurutnya, satgas dwelling time akan melihat kembali sejumlah aturan yang dinilai masih memperlambat waktu bongkar muat barang di pelabuhan. “Kami akan melihat mana yang masih bisa diperbaiki lagi,” kata Agung.

Sumber: Harian KONTAN, 26 Juni 2016

Penulis : Agus Triyono

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: