Merdeka.com – Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui birokrasi pemerintah masih lamban atau bertele-tele. Ini menjadi salah satu faktor paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah belum menemui hasil yang optimal.

Atas dasar itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membentukSatuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Satgas tersebut terdiri dari empat kelompok kerja.

Terkait itu,Thomas ditunjuk menjadi ketua Pokja I. Dia dengan didamping Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertugas melakukan diseminasi atau sosialisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah

“Tidak ada gunanya kami banting tulang siang malam, kalau pelaku tidak tahu apa isi paket dan apa fungsinya. Jadi di sinilah kami, memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan,” ungkapnya, Selasa (28/06).

Menurut Thomas, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diseminasi paket kebijakan ekonomi harus disampaikan dengan menggunakan narasi.

“Agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku di lapangan,” katanya.

“Bukan hanya menerbitkan peraturan yang steril dan tidak dipakai oleh pelaku, jadi kami mau mengangkat kisah-kisah nyata dari para pelaku atau golongan terkait apa yang yang memanfaatkan kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan.”

Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, saat pelantikan satgas, Wapres menyampaikan sejumlah catatan.

“Pertama agar bekerja optimum dari tugas yang diberikan. Tapi usahakan jangan sampai mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak menambah peraturan,” kata Darmin dalam kesempatan sama.

Darmin menambahkan, kebijakan ekonomi jangan hanya terpaku pada paket deregulasi. Wapres menginginkan paket kebijakan ekonomi tidak parsial.

“Misalnya bicara dwelling time atau daging sapi, kami harus bergerak ke arah yang lebih luas. Sehingga kebijakannya lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang,” katanya.

“Tentu saja itu usulan yang sangat bagus, barangkali kita mulai dari yang parsial dulu sampai yang lebih komprehensif.”

Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.

Sumber: merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:birokrasi indonesia, birokrasi indonesia masih bertele-tele, birokrasi pemerintah masih lamban, ekonomi, ekonomi Indonesia, kebijakan ekonomi, kebijakan indonesia, kebijakan negara, kebijakan pemerintah, keuangan, menkeu, paket kebijakan ekonomi