Brexit adalah ironi di abad globalisasi. Ketika manusia di muka bereuforia merayakan one world, one nation, one human race, tiba-tiba the Briton –rakyat Britania Raya- memilih pisah ranjang dengan uni eropa. PM Inggris Winston Churchill yang pernah menggagas United State of Europe (USE) pasti kecewa. Ada apa dengan Briton sehingga terpisah dengan eropa?
Alvin Toffler pernah meramalkan akan munculnya nasionalisme sempit ketika globalisasi telah melanda dunia. Pikiran-pikiran sempit manusia yang instingtif tiba-tiba muncul kembali di dunia yang telah menyatu akibat globalisasi itu. Seperti pertanyaan the Briton: untuk apa menyatu dengan Uni Eropa (UE) kalau Inggris dijajah rezim UE. Inggris terlalu banyak membiayai eksistensi UE, sementara manfaat UE untuk rakyat Inggris dianggap kecil. Ketika banyak rakyat Inggris kesulitan mencari kerja, pekerjaan justru diambil alih oleh imigran Polandia, Italia, dan Perancis.
Kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan dasariah ini urgensinya melebihi kebutuhan akan globalisasi. Orang-orang kaya UE tak merasakan sempitnya hidup rakyat miskin itu. Rakyat kecil Inggris yang bisa merasakannya, bukan PM David Cameron, Walikota London Sadiq Khan, atau Konglomerat Richard Branson.
Itulah sebabnya Brexit mendapat dukungan mayoritas publik dan media massa Inggris seperti The Sun, The Telegraph, dan The Independent. Sedangkan kelompok Anti-Brexit (remain in UE) mendapatkan dukungan Koran-koran ekonomi Inggris yang selama ini hanya bermain “di atas” menara gading dengan berita-berita saham, keuangan, dan perbankan.
Inggris memang pusat keuangan global, pusat industri perbankan, pusat keuangan syahri’ah, tujuan investor manca Negara. Tapi, rakyat kecil Inggris dapat apa? Kehidupan yang makin sulit karena kebebasan imigran dari Negara-negara eropa yang mencari kerja di Britania menjadikan the Briton sesak dada. Kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh Boris Johnson (Mantan Walikota London) dan Nigel Farage (Ketua Partai Independent) untuk mengampanyekan Leave UE.
Era kemakmuran Atlantic Rim –kata Ohmae- sedang mengalami senja kala. Sedangkan era kemakmuran Pasific Rim sedang merangkak naik. Jika kemudian Negara-negara Atlantic Rim seperti Inggris, Prancis, dan Jerman kini mulai meredup, itulah perputaran sejarah peradaban manusia. Globalisasi yang dulu dianggap solusi untuk menghilangkan kemiskinan dunia, kini mulai dipertanyakan. Satu persatu, “keajaiban” globalisasi mulai luntur. Untuk apa globalisasi kalau menyengsarakan rakyat?
Atasi kesenjangan ekonomi
Bila Inggris berani meninggalkan UE, apakah Prancis dan Jerman –dua Negara besar lain di UE- akan juga meninggalkan UE? The Telegraph, Koran Inggris, misalnya, mencatat sebetulnya rakyat Prancis juga menginginkan Leave UE. Persentase rakyat Prancis yang menginginkan Leave mencapai 68% ketimbang rakyat Inggris yang 53,4%. Itulah sebabnya Marine Le Pen, Presiden Partai Front Nasional Prancis yang anti-imigran makin populer. Begitu juga kelompok ultranasionalis Neo-Nazi Pegida yang antri-imigran di Jerman kian membesar dan kelompok ini menginginkan Jerman keluar dari UE. Ketua Partai Alternatif Jerman (AfD), Frauke Petry menyatakan: jika UE meninggalkan eksperimen sosialis semu, kami akan mengikuti rakyat Inggris. Bagi Petry, kebersamaan UE selama ini dianggap terlalu dangkal dan tidak mengakar. AfD dikenal sebagai partai anti-imigran dan cenderung ultranasionalis.
Bila Inggris, Prancis, dan Jerman keluar dari UE, habislah kekuatan aliansi tersebut. Apalagi jika Italia dan Swedia ikut keluar, tamatlah riwayat organisasi ini. UE yang selama ini dibanggakan sebagai jelmaan USE ternyata tak punya basis kerjasama sosial-ekonomi kuat.
Dari gambaran di atas, sebetulnya Brexit adalah niscaya. Niscaya karena masalah distribusi ekonomi yang tidak adil dan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Fenomena munculnya Brexit juga bisa terjadi di mana saja. Bukan tidak mungkin hal itu terjadi di Indonesia dengan “ngambeknya” pulau-pulau kaya yang rakyatnya miskin. Di Indonesia, pilihan “Leave” memang tidak mungkin karena Indonesia adalah Negara kesatuan. Tapi ketidakpuasan bisa muncul dalam bentuk lain, seperti pembangkangan atau minta otonomi dengan share ekonomi yang lebih besar.
Banyak provinsi di Indonesia yang kaya, tapi rakyatnya amat miskin. Kita ambil contoh Provinsi Riau dan Kalimantan Timur (Kaltim). Dua provinsi ini punya minyak, hutan, dan sumberdaya alam lain. Tapi penduduknya miskin. Kenapa itu terjadi? Mungkinkah ada ketidakadilan ekonomi atau distribusi ekonomi yang tidak merata?
Jika keadilan dan pemerataan terguncang, naluri dan insting dasar manusia ikut terguncang. Simbol-simbol persatuan dan kesatuan pun akan dipertanyakan. Bila ini terjadi, disintegrasi nasional akan bermunculan. Kita bangsa Indonesia tidak menghendaki kondisi yang demikian. Bangsa Indonesia yang sudah bersusah payah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah harus mampu memelihara dan merawat kemerdekaan itu. Kemerdekaan harus kita bangun bersama-sama sehingga hasilnya bisa dinikmati bersama-sama.
Indonesia adalah Negara besar. Penduduknya juga multi-etnis dan multi-agama seperti eropa. Kondisi ini memudahkan orang membangun demokrasi, tetapi juga rawan perpecahan. Pulau jawa yang penduduknya terbesar di antara pulau lain, misalnya, bila rasa keadilan rakyatnya terinjak-injak, niscaya akan “melawan” rakyat di pulau lain. Tuntutan orang pulau jawa untuk memisahkan diri dari pemerintah pusat atau minta otonomi yang lebih besar –kita sebut Jaexit- bisa saja terjadi. Apalagi jika Kalimantan dan Papua juga minta exit (Bornexit dan Papexit)!
Itulah tantangan masa depan Indonesia: bagaimana mengatasi kesenjangan kaya miskin, buruknya sistem hukum, dan kurangnya pemerataan ekonomi. Jika itu terjadi, bahaya disintegrasi mengintip bangsa kita. Kita berharap, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Semoga bangsa Indonesia tetap utuh, kuat, aman, makmur, dan sejahtera.
Sumber: Harian Kontan, Sabtu 16 Juli 2016
Penulis: Ahmad Riza Patria, Wakil Ketua Komisi II DPR RI
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar