Masih Dihantui Gejolak Pasokan dan Harga

Upaya membantu ketahanan pangan masih terlilit problem struktual

Seperti tahun-tahun sebelumnya, 2015 juga diwarnai dengan instabilitas harga dan pasokan beberapa komoditas pangan. Tahun depan, tambaknya kita juga masih harus siap mental jika harga kembali melambung.

Urusan impor beras kembali ramai. Meski Presiden Joko Widodo sudah menyetujui impor beras akhir tahun ini, Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog) masih memiliki pendapat berbeda soal perlu atau tidaknya impor beras. Penyebabnya apalagi kalau bukan perbedaan data produksi dan kebutuhan pangan.

Yang paling anyar tentu saja data Angka Ramalan (Aram) produksi padi tahun 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan produksi padi tahun ini mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG). Data tersebut, dinilai banyak pihak tak realistis. Sebab, jika konversi menjadi beras, diperoleh hasil sekitar 45 juta ton. Jika kebutuhan konsumsi mencapai 36 juta ton per tahun, tahun ini bakal ada surplus sebanyak 9 juta ton.

Data BPS ini menuai banyak kritik karena dianggap tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya, data itu tidak memperhitungkan kemarau panjang atau El Nino serta penyusutan lahan pertanian akibat konversi lahan pertanian.

Faktanya, menjelang akhir tahun ini, stok beras Bulog hanya 1,7 juta ton dan pada akhir tahun bisa terjadi krisis beras. Belum lagi, dalam enam bulan terakhir, harga beras sudah naik 10% yang mengindikasikan stok beras tidak terlalu melimpah. Harga beras premium saat ini di pasaran telah mencapai Rp 11.000 per kilogram dan harga beras medium Rp 10.000 per kilogram. Seharusnya harga beras normal di bawah Rp 8.500 per kilogram.

Menteri Pertanian Andi A Sulaiman menyadari perbedaan data ini. Untuk itu, pemerintah berencana untuk membentuk tim khusus yang berisis setiap Direktorat Jendral (Ditjen ) Kemtan dengan BPS untuk menyelaraskan data yang terkumpul di lapangan.

Kemtan akan mengarahkan 400 petugas lapangan seluruh Indonesia untuk berkerjasama dengan BPS dalam pengumpulan data pertanian sehingga hasilnya sama. “Selain itu, kami juga merangkul para asosiasi petani dan peternak,” ujarnya

Masalah struktual

Persoalannya, masih masalah beras tak melulu persoalan data. Sebab, sejatinya sektor beras kita dililit masalah struktual, instabilitas pasokan dan harga akan selalu berulang. Ujunganya, kita cepat menoleh ke impor beras sebagai obat pusing. Padahal itu tak menyelesaikan persoalan struktual, instabilitas pasokan dan harga akan selalu berulang. Ujungnya, kita cepat menoleh ke impor beras sebagai obat pusing. Padahal itu tak menyelesaikan persoalan struktur mendesar.

Menurut Khudori Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat, ada beberapa masalah sistemik dari beras dan komoditas pangan lainnya. Pertama, dominasi orientasi pasar kebijakan pangan. Hampir semua komoditas pangan, kecuali beras, diserahkan pada mekanisme pasar. Kalaupun diatur hanya waktu dan kuota impor. “Orientasi ini tak salah kalau infrastruktur sudah baik, petani sejahtera, dan pendapatan konsumen tak rentan pada guncangan pasar.” katanya. Masalahnya, ketiga itu belum terpenuhi.

Kedua, konsentrasi distribusi sejumlah komoditas pangan di tangan segelintir pelaku. Orientasi pasar membuat swasta leluasa mengambil ahli kendali tata niaga. Jalur distribusi yang konsentris dan oligopolis ini terjadi pada dua sumber pasokan pangan: produksi domestic dan impor ini sudah jadi political rent seeking,’ ujar Khudori. Ini terjadi hampir pada semua komoditas yang volume dan nilai impornya amat tinggi seperti gandum, gula, kedelai, beras, jagung, daging, tak terkecuali bawang putih.

Ketiga, instrumen stabilisasi amat terbatas. Sejak Bulog mengalami setengah privatisasi menjadi Perum, praktis kita tak punya badan penyangga untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan.

Kewenangan Bulog yang dulu powerful mengurus enam pangan pokok kini setelah dipreteli. Kini bulog hanya mengurus beras, itu pun dengan kapasitas terbatas. Cadangan beras yang dikelola Bulog amat kecil, rata-rata antara 7%-8%. Dengan kondisi itu, Bulog tidak memiliki kapasitas besar untuk mengintervensi pasar.

Keempat, absenya kelembagaan pangan. Sejak Menteri Negara Urusan Pangan dibubarkan pada 1999, tak ada lagi lembaga bertugas merumuskan kebijakan, mengkoordinir dan mengarahkan pembangunan pangan. Pasal 126-129 UU No 18/2012 tentang Pangan yang mewajibkan pembentukan lembaga pangan belum ditunaikan.

Celakanya, sejak otonomi daerah produksi pangan domestik diurus daerah. Padahal elite daerah tidak menjadikan pertaniandan pangan sebagai driver pencitraan. Peta jalan swasembada pangan dari pusat diterjemahan beragam oleh daerah. Mustahil berharap inovasi pembangunan pertanian pangan lahir dari daerah.

Ini mempersalah kinerja produksi pangan domestik. Produksi pangan hasil bumi sendiri relatif stagnan, bahkan merosot. Saat ini, Indonesia bergantung pada impor 100% gandum 54% gula, 18% daging sapi, dan 95% bawang putih. Sebagian besar bahkan diimpor dari Negara maju.

Padahal permintaan pangan terus melonjak, sekitar 4,87% per tahun. Agar kecukupan pangan tercapai, laju suplai pangan tercapai, laju suplai pangan harus lebih besar dari permintaan. Artinya, pertumbuhan produksi harus lebih 5% per tahun.

Pemerintah sebenarnya sadar masalah ini. Tidak ingin stabilitas harga kebutuhan pokok berulang, pemerintah menerbitkan perpes No. 71/2015 tentang Penetapan dan penyimpanan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Pepres ini adalah amanah UU No 7/2014 tentang perdagangan dan UU No 18/2012 tentang Pangan. Ada dua focus pepres yang di teken Presiden Jokowi pada 15 Juni itu ; penetapan harga dan pengendalian stok.

Ada 11 barang kebutuhan pokok yang di atur ; beras, kedelai bahan baku tahu/tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak, tepung, daging sapi, ikan segar. Barang penting mencakup benih (padi,jagung, kedelai) pupuk, gas elpiji 3kg, triplek, semen, besi baja, fdan baja ringan.

Dari sisi hukum, aturan ini cukup baik karena telah mengisi kekosongan paying hukum. Selama ini, belum ada paying hukum dalam bentuk UU yang memungkinkan pemerintah menetapkan harga dan mengatur stok, dua instrumen stabilitasi harga. Karena itu, tidak mengherankan jika tidak kita memiliki instrumen pengendali harga kebutuhan pokok. Akibatnya, kenaikkan harga selalu berulang setiap tahun.

Tetapi terkait stabilisasi harga, terdapat dua kondisi yakni kondisi normal dan konhdisi tertentu. Dalam kondisi normal, pemerintah menentukan harga acuan dan harga pembelian untuk barang-barang atau komoditas yang masuk dalam katagori penting dan pokok. Dalam kondisi tertentu, pemerintah melalui kementerian perdagangan (Kemdeg), memiliki kewenangan untuk menentukan harga khusus, harga eceran tertinggi dan harga subsidji.

Masalahnya seberapa efektif aturan ini ? Menurut Rusli Abdullah, penelitian Institute For Development Of  Economics and Finance (Indef), instrument harga akan efektif apabila harga “sewajarnya”, yakni harga yang memiliki kekuatan untuk mendrive atau minimal bisa mengimbangi harga pasar, bukan mengikuti pasar.

Beberapa kejadian menunjukan bahwa harga yang di tentukan oleh pemerintah, semisal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/ beras lebih rendah dibanding dengan harga beli tengkulak atau perdagangan tengkulak/ pedagang. Akibatnya, petani lebih memilih gabahnya dijual ke para tengkulak. Dampaknya, pemerintah tidak memiliki kecukupan stok beras untuk intervensi pasar ketika harga bergejolak.

Rusli mencontohkan kasus di Subang, ketika HPP gabah kering petani di mata pedagang/ tengkulak Rp 4.500 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi Rp 800 per kilogram jika di bandingkan dengan harga pertokoan pemerintah yang di banderol seharga Rp 3.700 per kilogram seperti yang di amanatkan dalam Impress  No 5/2015

Cuma Nellys Soekidi, Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan beras Jakarta meniali , harga beras di Indonesia memang pasokannya masih kurang, Bulog akan kesulitan bersaing dengan pedagang

“Kalau HPP terlalu tinggi, kasihan konsumenya. Kita jangan melupakan keseimabangan.” Katanya menurutnya nominal bukan bukan harga satu-satunya yang menentukan pendapatan petani.

Menurut Djarot Kesumayakti, Direktur Utama Bulog, Bulog kerap kesulitan mencari beras sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk di kemas menjadi medium. Pasalnya banyak beras yang beredar di petani adalah beras premium harganya dia atas  HPP Rp 7.260 per kg.

Winarno Tohir, Ketua Umum kontak tani dan Nelayan Andalan (KTNA) mengakui, Bulog memasang kesulitan menyerap beras medium ketika musim panen sudah berakhir.sebab petani lebih senang memproduksi beras premium selisih harga dan keuntungan yang bisa di kantongi petani lebih besar.

Winarno juga meminta pemerintah untuk memberikan subsidi agar terjadi efisien produksi. Saat ini harga pokok produksi  beras kelas standar domestik sudah mencapai Rp 6.600 per liter. Dibandingkan harga beras di Vietnam ataupun Thailand yang Rp 5.500 per liter, harga itu tergolong mahal.

Diperlukan sebuah kebijakan yang mendasar. Pertama peningkatan produksi, produktivitas dan efesien usaha tani dan tata niaga komoditas pangan di hulu.

Kebijakan ini harus di topang perluasan lahan pangan, perbaikan infrastruktur, pembenahan sistem informasi harga pasar dan teknologi. Kudori menggaris bawahi pentingnya upaya penambaha lahan, yang sudah stagnan puluhan tahun. Justru lahanpertanian subur dan beririgasi teknis di uruk dan di tanami berton, baik untuk pembangunan jalan, rumah tau pabrik.

Masalahnya, pembuka lahan baru dan memperbaiki atau membangun infrastruktur irigasi perlu waktu dan butuh anggaran besar. Administrasi pertahanan yang kusut membuat perluasan lahan pangan tak mudah dilakukan.

Repotnya lagi, Jawa masih menjadi pulau penyumbang produksi pangan terbesar negeri ini. Peran jawa dalam total lahan produksi jagung mencapai 54,5% dari produksi nasional. Ketika dihadapkan pada kondisi lapangan yang sulit dan desakan pencapaian target, birokrasi akan senantiasa menggarap daratan jawa, Madura, dan bali yang relative matang.

Dominasi peran Jawa membuat bikorat tidak berani mengambil keputusan drastic, seperti menggeser basis produksi keluar jawa. Dalam situasi yang pelik, serta terdesak target swamsebada, menteri akan terjebak pada pragmatisme pencapaian jangka pendek. Yang paling realistis adalah mempertahankan lahan-lahan subur di Jawa dan sebisa mungkin mencegah konversi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengakui dari sekitar 7 juta hectare area (ha) lahan irigasi, 3 juta ha diantaranya berada dalam kondisi rusak. Hanya 20% yang merupakan tanggungjawab pemerintah pusat. Adapun 30% diantaranya di urus pemerintah provinsi dan g50% tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kemtan berencana akan menyelesaikan kesrusakan tersebut secara bertahap via campur tangan pemerintah pusat. Menteri menargetkan lahan irigasi yang di pulihkan daklam satu tahun sebanyak satu hektar.

Ada 12 provinsi yang akan dijadikan prioritas pembangunan irigasi pembangunan irigasi yakni Aceh, Jambi, Sumatra Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.

Untuk tahun ini, nilai anggaran Kemtan dan sekitar Rp 8,2 triliun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Sumber: Tabloid Kontan

http://www.pengampunanpajak.com

info@pengampunanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: