JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan memaksimalkan aturan yang ada untuk menjerat Google karena menolak diperiksa oleh Direktorat jenderal Pajak (DJP).

Menurut Menkeu, Kementerian Keuangan akan berusaha melindungi otoritas pajak dalam mendapatkan hak memungut pajak. “Perusahaan tentu punya argument, tapi sudah sangat jelas ada aktivitas ekonomi yang dianggap sebagai pajak,” kata Sri Mulyani, Jumat (16/9).

Untuk itu, pemerintah sedang menyusun langkah strategis terhadap perlawanan Google tersebut. Namun, jika pada akhirnya Google tetap tidak mau menyelesaikan persoalan ini, pemerintah sepakat untuk membawa kasus tersebut ke peradilan pajak. “Kalau sepakat atau tidak sepakat, nanti ada peradilan pajak,”ujarnya.

Mantan managing director Bank Dunia itu mengatakan, aktivitas ekonomi berbasis digital saat ini menyulitkan semua negara. Sebab transaksi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui internet. Nah, karena sudah menjadi masalah dunia, Menkeu berencana membawa masalah ini dalam pertemuan pembuat kebijakan di tingkat dunia.

INS – 03 /PJ/ 2016

INS – 08 /PJ/2016

Penulis : Asep Munazat Zatnika

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty