Staf Ahli Wakil Presiden, Sofyan Wanandi mengatakan, Goggle memang tergolong perusahaan ‘bandel. Di sejumlah negara, industri berbasis digital ini ulet dalam hal menghindari pajak.
“Di negara lain kan Google bermasalah lebih besar dari kita. Hanya saja, perusahaan kayak gitu kan selalu cari pajak yang paling kecil. Mereka toh ada di mana-mana dan mereka merasa enggak ada punya kewajiban untuk bayar pajak di negara-negara lain,” kata Sofjan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/10/2016).
Sofjan mengungkapkan, saat ini, sejumlah negara sedang berupaya untuk mengejar pajak dari perusaan asal Amerika Serikat tersebut, termasuk Indonesia.
“Karena seluruh dunia sedang sama-sama hadapi mereka (Google) dan mereka harus bayar. Mereka mau bayar namun dalam batas masih negosiasi mengenai masalah rate dan macam-macam,” katanya.
Untuk itu, kata Sofjan, pemerintah sedang membuat aturan perpajakan terkait industri digital di tanah air. Sehingga ada kepastian hukum bagi pemerintah untuk menarik pajak bagi perusahaan digital.
“Ada masalah-masalah hukum yang harus diselesaikan namun mereka etikanya mau membayar. Namun sekarang hitung-hitungannya aturan dari google dan kami sedang atur supaya mereka mau bayar,” paparnya.
“Sebetulnya mereka mau bayar, hanya saja mereka minta sejumlah aturan yang bisa diperbaiki. Agar mereka bisa bayar. Makanya sekarang kita atur, selama ada kepastian hukum untuk mereka,” tandasnya.
Sumber: BERITAJATIM
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Pajak
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar