Gratis Biaya BPHTB untuk NJOP sampai Rp 2 Miliar

Hasil gambar untuk pengusaha tambang dan properti

Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta ini bisa mendongkrak pasar rumah bekas

JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membebaskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi rumah atau bangunan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) hingga Rp 2 miliar. Dengan adanya aturan ini, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa lebih mudah memiliki rumah.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 193 tahun 2016 tentang Pembebasan 100% atas BPHTB Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Pertama Kali dan/atau Pengenaan 0% BPHTB Karena Peristiwa Waris atau Hibah Wasiat dengan NJOP Sampai Dengan Rp 2 Miliar.

Beleid yang diundangkan pada 21 Oktober 2016 itu menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta membebaskan BPHTB kepada wajib pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena jual beli/pemberian hak baru pertama kali dengan NJOP hingga Rp 2 miliar.

Bila dirunut kembali, Pergub No 193 /2016 ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan atau Keringanan atau Pembebasan Pajak BPHTB dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang diteken Presiden Joko Widodo pada 7 Juni 2016.

Menekan harga

Pengamat properti Ali Tranghada mengatakan, beleid pembebasan BPHTB bagi rumah dengan NJOP hingga Rp 2 miliar ini akan mendongkrak penjualan rumah di DKI Jakarta, khususnya rumah dengan nilai NJOP hingga Rp 2 miliar. Khusus di Jakarta, aturan ini akan membuka peluang bagi pasar rumah bekas (second). “Pasar sekunder akan bergerak,” katanya kepada KONTAN akhir pekan lalu.

Pengamat properti Erwin Kallo menambahkan, kebijakan ini bakal menjadi angin segar bagi pelaku industri properti dan masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui aturan ini, masyarakat bisa mengakses kepemilikan rumah dengan lebih mudah. “Pebisnis properti juga bisa lebih mudah menjual propertinya lantaran harga jual bisa ditekan,” tuturnya.

Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menambahkan, kebijakan itu memang akan berdampak pada sektor properti di Jakarta. Menurutnya, dengan pembebasan BPHTB untuk harga properti dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar, masyarakat menengah ke bawah akan terbantu. “Rumah dengan NJOP hingga Rp 2 miliar sudah sulit didapat di pusat kota, tapi di pinggiran masih ada,” jelasnya.

Sumber : Harian Kontan 31 Oktober 2016

Penulis : Handoyo, Teodosius Putra

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: