“Kesempatan korupsi dibikin sempit. Deteksi dininya juga harus disiapkan, sistem intelnya, sanksinya diperberat,” kata Gunadi kepada Okezone.

Dia mengapresiasi rencana Sri Mulyani mengkaji ulang gaji pegawai pajak. Dirinya mengakui selama ini memang ada kesenjangan yang begitu terlihat antara pegawai eselon III ke bawah dengan pegawai eselon II ke atas.

“Itu karena kesenjangan ketara, eselon III ke bawah dinaikkan,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam rapat kerja di Komisi XI DPR, Sri Mulyani menilai ada yang ganjal dalam sistem insenti Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Bahkan dia mengaku mendengar keluhan mengenai sistem pemberian insentif pegawai pajak.

“Mengenai masalah insetif, saya mendengar keluhan mengenai sistem yang diatur Ditjen dengan Perpres. keluhan itu justru staf di bagian pelaksana yang sekarang itu tidak mendapatkan manfaat atau merasa di punish dengan sistem itu,” katanya.

Menurutnya ada ketidakadilan pemberian insentif antara pegawai pajak jajaran eselon II ke atas dan jajaran eselon III ke bawah. Padahal, lanjut Sri Mulyani, selama ini pegawai eselon III ke bawah yang selama ini melakukan pendekatan dengan Wajib Pajak.

Untuk itu, dirinya berjanji akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No 37 tahun 2015 yang terkait dengan insentif berupa tambahan tunjangan untuk pegawai Ditjen Pajak.

“Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres sehingga insentifnya tidak sekarang ini kalau level direktu ke atas aman tapi eselon III justru mengalami, mereka itu yang mengalami pendekatan dengan WP, jadi kami sudah mendengar feedback dan menjadi bahan bagi kami,” tukasnya.

Sumber: OKEZONE

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com