Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai tahun 2016 sedikit menurun dibanding penerimaan di tahun 2015. Pada 2016, realisasi penerimaan bea dan cukai hanya sekitar Rp 178,7 triliun sementara pada 2015 mencapai Rp 179,6 triliun.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, menurunnya penerimaan bea dan cukai pada tahun lalu disebabkan karena penurunan produksi rokok.

“Produksi rokok menurun enam miliar batang dari tahun 2015 yang sebesar 348 miliar batang jadi 342 miliar batang atau ini setara dengan minus 1,67 persen. Tahun 2016 memang lebih rendah dari tahun 2015,” ujar Heru di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (3/1).

Tak hanya itu, Ditjen Bea dan Cukai juga banyak melakukan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dari 1.474 penindakan di tahun 2015 menjadi 2.259 di tahun 2016. Hal ini menjadi suatu yang positif sesuai peta jalan (roadmap) pemerintah untuk secara bertahap mengurangi produksi dan konsumsi rokok.

“Pemerintah juga memastikan bahwa yang ilegal akan ditindak secara penuh sebagaimana yang didapat di 2015. Penurunan konsumsi rokok juga dipenagruhi oleh pembatasan ruang rokok oleh Kemenkes,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, yang perlu diperhatikan adalah penurunan penerimaan dari cukai rokok ini yaitu konsumsi rokok memang menurun atau ternyata para perokok mengonsumsi rokok ilegal. Terlebih, pemerintah juga menaikkan tarif cukai rokok sehingga berpotensi semakin maraknya peredaran rokok ilegal di Tanah Air.

“Jangan sampai secara statistik kita melihat yang legal menurun, apalagi karena ada pressure menaikkan cukai meningkat justru ini merembes ke rokok ilegal. Kalau secara statistik menurun dan ternyata jumlah perokok naik kan berarti mereka dapatkan rokok secara ilegal,” kata Sri Mulyani.

Sumber: Merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty