Selama ini, pemerintah baru memberikan insentif PPH (Pajak Penghasilan) kepada industri alas kaki dan tekstil saja. Sementara industri meubel yang juga termasuk sektor padat karya belum menikmati insentif tersebut.

Karena itu, pelaku industri meubel berharap pemerintah memberi sejumlah insentif untuk menggenjot pasar ekspor yang ditarget tumbuh hingga 12 persen tahun ini. Insentif tersebut berupa peremajaan alat, pemotongan pajak penghasilan (PPH) maupun dukungan infrastruktur untuk mengembangkan pasar.

Menurut Wakil Ketua Himpunan Industri Meubel Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, peremajaan alat dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas. Apalagi pemerintah baru saja memberi menyuntikan dana kepada industri tekstil sebesar Rp 1,7 triliun untuk peremajaan alat.

“Padahal industri meubel juga butuh peremajaan alat,” kata Sukur, sebagaimana dilansir JPNN.

Selain itu, kata Sobur, industri meubel juga berharap pemerintah memberi diskon PPH sebesar 50 persen kepada industri.

”Jika diterapkan, maka industri meubel bisa menakan harga jual. Sehingga makin percaya diri untuk bersaing di pasar ekspor karena memiliki harga yang lebih rendah,” lanjut Sobur.

Sumber: RMOL

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty