Aturan Transfer Pricing Bakal Disempurnakan

6

JAKARTA. Pemerintah mengakui, kebijakan terkait harga transfer (transfer pricing) masih belum benar-benar kuat. Meskipun saat ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 213/ PMK.03/2016 yang mengatur tentang kewajiban membuat dokumen transfer pricing, namun hal itu dianggap masih kurang.

Sebelumnya, pemerintah juga pernah mengeluarkan aturan lain soal transfer pricing dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak nomor 23/PJ/2013. Nah, rencananya, akan ada PMK lain untuk melengkapi kedua aturan tadi.

Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Achmad Amin menjelaskan, aturan itu nantinya akan lebih spesifik mengatur soal skema transfer pricing yang boleh dilakukan. Sebetulnya, dalam Perdirjen Pajak nomor 23/PJ/2013 sudah disinggung mengenai hal tersebut.

Namun, keberadaannya dianggap masih perlu disempurnakan dengan mendetailkan skema transfer pricing yang ada. “Kita sudah menyiapkannya, tapi detailnya kita harus menunggu aturannya jadi,” jelasnya, Selasa (17/1).

Lebih lanjut, Achmad mengatakan, kebijakan mengenai transfer pricing ini dilakukan untuk meminimalisir upaya penghindaran pajak dengan cara memindahkan keuntungnan dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang masih terafiliasi dan memiliki kewajiban pajak lebih kecil.

Transfer pricing juga kerap dilakukan antar perusahaan di dalam negeri.

Selama ini, skema transfer pricing itu, juga tidak hanya dilakukan antara satu perusahaan dengan perusahaan terafiliasi di luar negeri. Hasil temuan otoritas pajak menunjukkan, ada skema transfer pricing untuk penghindaran pajak antar-perusahaan terafiliasi di dalam negeri.

Bahkan, skema itu dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak dari pemerintah. Selain itu, skema transfer pricing juga dilakukan dengan cara membuat perusahaan dalam kondisi rugi terus menerus, kemudian perusahaan itu menjadi tempattu juan bertransaksi.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, salah satu hal yang harus diperbaiki dari PMK transfer pricing ini adalah masalah kepastian hukum. Harus ada pasal peralihan yang meniadakan peraturan lama.

Saat ini, PMK transfer pricing ini belum meniadakan aturan soal transfer pricing di Perdirjen. Padahal, secara substansi berbeda.

Penulis: Asep Munazat Zatnika

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: