Kementerian Keuangan terus mengupayakan reformasi dalam sektor pajak dan bea cukai. Salah satu tujuannya ialah menjaga tingkat kepercayaan masyarakat dengan memperbaiki pelayanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, di bea cukai, pihaknya sudah memblokir izin 9.568 perusahaan yang tidak melakukan impor selama satu tahun. Selain itu, bea cukai juga telah mencabut izin 50 perusahaan penerima fasilitas gudang berikat serta 88 penerima fasilitas kawasan berikat.

“Penertiban diharapkan berdampak pada optimalisasi penerimaan, perbaikan data statistik impor (devisa), dan perbaikan dwelling time,” ujarnya saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Senin (3/4).

Bea cukai, lanjutnya, juga melakukan pemblokiran izin kepada 676 importir yang tidak menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak. Selain itu, karena tidak menyampaikan SPT, bea cukai juga telah memblokir izin 30 perusahaan gudang berikat.

“Pada dasarnya kami meminta pelaku ekonomi lebih patuh sehingga mendapatkan pelayanan lebih baik,” tuturnya.

Sumber: http://www.merdeka.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty