JAKARTA, Rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memeriksa wajib pajak yang sudah ikut tax sudah bulat. Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan, ada alasan dibalik rencana itu.

“Pemeriksaan hanya akan dilakukan terhadap WP yang terindikasi nakal,” ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Menurut Hestu, Ditjen Pajak telah menemukan adanya indikasi wajib pajak yang sudah ikut tax amnesty namun melakukan pemalsuan faktur pajak. Hal itu tutur ia, tidak hanya dilakukan saat ini namun sejak tax amnesty digulirkan oleh pemerintah pada Juni 2016 lalu.

Program yang bertujuan untuk pengampunan pajak itu dimanfaatkan wajib pajak nakal tersebut untuk “cuci tangan” dari persolan faktur palsu.

Namun usai mengikuti tax amnesty, wajib pajak tersebut bukannya berhenti melakukan praktik nakal, justru kembali memalsukan faktur pajak.

Menurut Hestu, wajib pajak seperti itulah yang akan menjadi target pemeriksaan Ditjen Pajak untuk tahun pajak 2016.

Sumber: http://www.kompas.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty