JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan banyak modus yang dilakukan pengemplang pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Salah satunya dengan menggeser profit dan menyimpan uangnya ke negara suaka pajak (tax haven).

Menurutnya, bahkan data yang ada menyebutkan pada 2013 terdapat USD8,5 triliun harta masyarakat dunia terutama yang berasal dari Eropa Barat dan Asia Pasifik yang disembunyikan di negara tax haven.

“Harta disembunyikan di Swiss, Hong Kong, Singapura, Panama, Luksemburg, UEA. Negara bahu-membahu mencari cara untuk mengatasi ini dengan mengeluarkan kebijakan untuk penghindaran pajak, baik dari perundangan domestik atau perjanjian bilateral untuk secara kolektif,” ungkapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Ia pun mengatakan, negara maju seperti Amerika Serikat (AS) juga pernah mengalami kehilangan pengawasan kepada warganya yang banyak menyembunyikan harta di Swiss. Pasalnya, sekira 5.000 wajib pajak AS menyimpan dananya di bank negara tersebut.

“Dari pengalaman tersebut, AS menerbitkan kebijakan FATCA dan pada 2010 mengharuskan semua lembaga keuangan asing untuk memberikan info tentang nasabah mereka yang warga negara AS. Ini menggambarkan negara semaju AS kesulitan mendapat info mengenai wajib pajaknya karena sangat mudah mendapatkan perlindungan dari tax haven di luar negeri,” jelasnya.

Sri Mulyani menyimpulkan hal inilah yang membuat para Menkeu dari G20 membahas peningkatan kerja sama tersebut untuk mencegah penghindaran pajak terutama disebabkan modus penyembunyian keuangan di offshore financial center.

“Waktu krisis, kami mencanangkan ini untuk kerja sama internasional di bidang perpajakannya. Diperlukan kerja sama internasional khususnya pertukaran informasi antarotoritas perpajakan terutama informasi keuangan yang selama ini sulit diakses oleh otoritas pajak di berbagai negara,” tukasnya.

Sumber : okezone.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty