Perekonomian dunia diprediksi membaik tahun depan. Namun, sejumlah ketidakpastian global masih menggelayut seperti koreksi pertumbuhan di Tiongkok hingga kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS).
Meski begitu, secara umum pemerintah optimistis kondisi perekonomian Indonesia 2018 lebih baik daripada tahun ini. Karena itu, pemerintah tidak ragu menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4–6,1 persen.
Sejumlah indikator makro juga diproyeksikan amat optimistis. Target inflasi berkisar 3,5 plus minus 1 persen. Kalangan parlemen mengkritik proyeksi pemerintah tersebut. Mereka menilai target yang ditetapkan pemerintah terlalu ambisius.
M. Sarmuji dari Fraksi Golkar menguraikan, meski kondisi ekonomi global diperkirakan membaik tahun depan, ekonomi domestik masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama kemiskinan dan kesenjangan. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah bisa membeberkan strategi untuk memenuhi target pertumbuhan tersebut.

’’Kami apresiasi pertumbuhan ekonomi 2018 di kisaran 5,4–6,1 persen. Kami menilai angka itu merupakan target yang butuh kerja keras,’’ katanya dalam sidang paripurna dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018 di gedung DPR, Jakarta, kemarin (30/5).

Kritik juga disampaikan Fraksi Gerindra. Wilgo Zainae mengungkapkan, fraksinya mengingatkan pemerintah agar menetapkan target pertumbuhan yang berkualitas. Target pertumbuhan yang ambisius tersebut harus berimplikasi logis pada kesejahteraan rakyat, yakni kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, legislator dari partai oposisi tersebut menyoroti target penerimaan pajak yang juga dinilai terlalu tinggi.

’’Target penerimaan pajak Rp 1.485 triliun atau 11–12 persen dari PDB, menurut kami, tidak masuk akal. Menurut kami hanya Rp 1.370 triliun atau 10 persen dari PDB,’’ katanya.

Fraksi Partai Demokrat menilai pertumbuhan ekonomi tahun depan terlalu optimistis di tengah ekonomi global yang belum pulih. Sementara itu, perkiraan lifting minyak yang menurun akan memengaruhi penerimaan negara. Fraksi Demokrat mendorong pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak dalam negeri.

’’Pemerintah harus mendukung pelaku migas nasional supaya bisa berkembang di negeri sendiri dan mendorong investasi dengan menemukan cadangan baru,’’ kata anggota Fraksi Demokrat Verna Gladis Merry.

Sementara itu, dari Fraksi PKB, Cucun Samsurizal menguraikan, pelaksanaan APBN saat ini dan tahun depan akan menemui sejumlah tantangan. Secara umum, pihaknya memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan lebih baik. Namun, PKB menilai proyeksi itu belum presisi.

Mereka menilai kondisi ekonomi Indonesia masih mengalami masalah struktural yang terlihat dari sektor pertanian dan industri yang menyumbang PDB semakin melambat. ’’Jika dilihat dari sisi pengeluaran, masih ditopang konsumsi masyarakat. Keinginan pemerintah untuk mendorong investasi dari paket kebijakan juga belum optimal sehingga pertumbuhan ekonomi 5,4–6,1 persen masih terlalu tinggi,’’ bebernya.

Sumber: http://www.jawapos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty