JAKARTA, Pemerintah akhirnya memastikan bahwa pihaknya segera melakukan penagihan pajak terhadap Google Asia Pacific Pte Ltd.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menjelaskan, dalam undang-undang Pajak Penghasilan atau PPh pihaknya sudah menjamin otoritas pajak untuk memungut pajak dari Google.

“Tetep dong pasti dihitung lima tahun ke belakang. Pasti diitung, daluwarsa lima tahun kebelakang,” kata Ken di Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Dalam undang-undang itu, Bentuk Usaha Tetap perusahaan asal Amerika Serikat sudah jelas. Google menurutnya memenuhi persyaratan seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut.

“BUT dong kan punya BUT-nya. Kan sama dengan PT nya juga jadi sama. Google Indonesia sebagai PT juga bayar. Dia punya penghasilan sendiri, yang dipajaki laba bukan omzet,” ungkapnya.

Kendati demikian, Ken belum memberikan secara terperinci berapa pajak yang harus dibayar. Namun, dia menggarisbawahi yang diperiksa adalah lima tahun belakang ini.

“Mengenai pajaknya nanti kami hitunglah,” katanya.

Sumber: bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty