Pemerintah disarankan mengeluarkan kebijakan lagi agar daya beli rumah tangga meningkat.
JAKARTA. Pemerintah dan Bank Indonesia gencar mengeluarkan kebijakan fiskal dan moneter untuk memacu daya beli konsumen. Namun, para pakar ekonomi menilai kebijakan tersebut masih kurang. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan baru sebagai stimulus tambahan agar tingkat konsumsi masyarakat meningkat pesat.
Seperti diketahui, untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan seperti penetapan harga eceran tertinggi (HET) beras, perluasaan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN), dan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), listrik serta gas. Pemerintah pun gencar membelajakan anggaran, hingga meningkatkan alokasi dana bantuan sosial. BI juga menurunkkan suku bunga acuan agar bunga kredit dan deposito perbankan turun.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kuncoro menyebut, butuh waktu untuk merasakan dampak kebijakan itu. “Biasanya satu hingga dua triwulan. Mungkin awal tahun depan baru bisa dirasakan,” katanya, Minggu (27/8).
Untuk saat ini, pemerintah harus secepatnya memanfaatkan perubahan pola konsumsi masyarakata yang bergerak ke sektor leisure. Untuk itu, pemerintah harus memanfaatkan perubahan itu untuk mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi lagi. “Kota-kota sekunder harus menonjolkan potensi wisatannya. Pemerintah harus penuhi kebutuhan hotel yang cocok untuk kelas menengah atas itu. Maka perizinan di daerah harus sederhanakan,” tambah Ari.
Kebijakan tambahan
Ekonom Universitas Pertamina Eka Puspitawati menilai, pemerintah wajib memperkuat pengawasan agar kebijakan untuk meningkatkan daya beli bisa efektif. “Distributor yang suka menimbun ini harus di awasi. Jika tidak, maka penerapan HET tidak akan efektif karena kelangkaan bisa saja terjadi lagi,” ujar Eka pada Sabtu (26/8).
Ekonom Institute for Develompment of Economics & Finance (INDEF) Reza H. Akbar menambahkan, pemerintah harus memperluas pembebasan PPN kepada komoditas lain, misalnya karet. Sebab saat ini harga komoditas karet sedang jatuh. Ini berdampak ke pendapatan petani karet yang jatuh juga.
“Sudah jatuh, tertimpa tangga, jika harus dikenai PPN juga, jadi mahal harga karet nya, margin yang diambil pertani segikit. Ini pun berdampak lagi ke daya beli. Jadi dibebaskan saja seharusanya karena banyal perkebunan karet rakyat,” Saran Reza.
Pembebasan PPN bisa di perluas, seperti ke karet karena harganya sedang jatuh.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan penyaluran bantuan sosial (Bansos) yang tepat waktu dan tepat sasaran. Menurut Reza, mesti tak bisa mendongkrak cepat, setidaknya bansos dapat menjadi stimulus daya beli. Kredit Usaha Rakyat (KUR) pun harus dibuat tepat sasaran, utamanya bagi UMKM yang berkembang.
Pemerintah juga disarankan meningkatkan upah riil, terutama untuk pekerja sektor kontruksi yang mengerjakan infrastruktur. Tak hanya itu, seluruh gaji pekerja harus dinaikkan, tetapi hal ini pun harus berbanding lurus dengan kinerja pekerja.
Kemudian, regulator di industri perbankan juga harus memastikan percepatan penurunan suku bunga baik kredit, maupun deposito. Reza menilai, penurunan bunga kredit dan deposito belum sejalan dengan pemangkasan suku bunga acuan di BI.
Akibatnya, penyaluran kredit konsumsi pun lambat. Apalagi, saat ini masyarakat lebih gemar menyimpan dana di bank daripada membelanjakannya.
Sumber: Harian Kontan
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Artikel
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar