Dana Parpol menjadai Rp 1.000 per suara

JAKARTA. Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) meningkatkan alokasi dana partai politik (parpol) dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara bakal terkabul. Sebab, Kementerian Keuangan (Kemkeu) sudah memberi lampu hijau atas usulan itu.

Kini nasib usulan itu tinggal menunggu persetujuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, DPR yang diisi anggota Parpol tentunya tak akan menolak rejeki nomplok dari dari duit APBN ini.

Terkait persetujuan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Menkeu telah mengirim surat penetapan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo atas usulan besaran bantuan kepada parpol. “Dalam surat Menkeu kepada Mendagri, telah ditetapkan usulan dana bantuan kepada partai politik, dapat dipertimbangkanadalah Rp 1.000 per suara sah,” katanya, Minggu (27/8).

Tambahan alokasi dana Parpol itu akan diambilkan dari Anggaran Pendapatan dam Belanja Negara (APBN). Menurut Menkeu, kenaikan dana parpol akan dibicarakan dalam rapatkerja membahas anggaran Kemdagri dalam Rancangan APBN 2018.

Selain persetujuan DPR, kenaikan dana ini juga harus diikuti dengan rivisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol.

Menurut Menkeu, persetujuan ini sudah melalui kajian. Namun demikian, hasil kajian ini tidak sesuai dengan penelitian KOmisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dana partai idealnya sebesar Rp 1.071 per suara sah.

Diharapkan, kenaikan alokasi dana ini menjadikan parpol tidak menjadi sumber masalah di dalam sistem demokrasi. “Parpol harus berfungsi tanpa melakukan korupsi. Kan banyak, tuh, yang bilang, saya lakukan itu (korupsi) untuk partai saya. Untuk ongkos politik,” kata dia.

Oleh karena itu, jika praktik korupsi oleh para politisi tetap marak, bukan tidak mungkin alokasi APBN untuk Parpol kembali diturunkan. “Besaran bantuan kepada Parpol akan terus kami evaluasi setiap tahunnya,” ujar Menkeu.

Kenaikan dana Parpol di usulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menteri yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini bilang, usulan kenaikan dilakukan karena dana parpol tidak pernah naik sejak tahun 2004.

Pengamat politik Gun Gun Heryanto menilai, pemerintah belum saatnya menaikkan dana parpol. Soalnya penggunaan dana parpol belum tertib dana laporannya asal-asalan. Di sisi lain, kondisi ekonomi sedang tumbuh lambat. Seharusnya, pemerintah memanfaatkan APBN untuk mendongkrak daya beli konsumen dan pertumbuhan ekonomi.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: