SKK Migas Yakin, Gross Split Menarik Investor

Indonesian Petroleum Association minta aturan perpajakan gross split segera terbit

JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yakin, skema bagi hasil minyak dan gas dengan memakai gross split akan menarik para investor. Skema tersebut telah direvisi menjadi Permen ESDM No 52 Tahun 2017.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menyatakan, pihaknya memproyeksi, banyak kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) yang menggunakan gross split mulai tahun ini hingga tahun 2025 mendatang. Saat ini terdapat 86 kontrak bagi hasil yang sudah dalam tahapan eksploitasi.

Rinciannya, sebanyak 85 kontrak bagi hasil menggunakan skema cost recovery dan satu kontrak menggunakan skema gross split. Tahun ini akan ada 10 kontrak baru yang akan menggunakan skema gross split. “Kami berharap, tahun ini akan ada lebih banyak kontrak baru menggunakan gross split, lima sampai sepuluh kontrak baru gross split dan hingga tahun 2025 itu akan lebih banyak kontrak baru gross split,” kata Amien, Jumat (8/9).

Hingga tahun 2025, Amien memproyeksi, akan ada 33 kontrak cost recovery yang berubah menjadi gross split. Sisanya sebanyak  53 kontrak production sharing contract akan tetap menggunakan skema cost recovery

Amien menghimbau, KKKS mau mengubah kontrak mereka menjadi gross split. “Saat IPA Convention & Exhibition beberapa waktu lalu saya pernah mengatakan, jika ada yang tidak ekonomis atau tidak sesuai ekspektasi, saya yakin menteri akan mengubah kebijakan dan ini terjadi, “ujarnya. Jadi, kata Amien, kontraktor mesti percaya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) dan pemerintah.

IPA melihat, pajak bisa berdampak pada keekonomian proyek.

Di sisi lain, pemerintah tengah dalam upaya melakukan efisiensi biaya. Itu sebabnya ada perubahan skema cost recovery menjadi gross split. “Saya yakin gross split bisa mendatangkan efisiensi bagi pemerintah dan kontraktor,” ungkap dia,

Maklum, jumlah cost recovery yang harus dibayarkan pemerintah sejak tahun 2012 lalu semakin menggunung. Hal ini pula yang selalu menjadi perdebatan antara pemerintah dan politisi di parlemen. “Elemen cost recovery selalu menjadi pertanyaan banyak pihak termasuk politisi di parlemen dan sulit meyakinkan mereka. Jadi dengan gross split, kami tidak butuh meyakinkan komisi VII,” tegas Amien.

Sementara itu, Presiden Direktur Indonesia Petroleum Association (IPA) Christina Verchere mengatakan, pihaknya menyambut positif upaya pemerintah merevisi gross split. Namun IPA masih memiliki dua permintaan, yaitu soal mekanisme pajak dan implementasi skema gross split. IPA juga meminta agar Pemerintah Indonesia tidak menciptakan produk kepastian setelah melakukan pekerjaan yang baik dalam revisi gross split.

Menurut Christina, gross split dan pajak bisa berdampak pada keekonomian investor. “Kami juga meminta ESDM fokus dalam implementasi proses gross split. Masih banyak yang perlu dikerjakan,” jelas Christina.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: