Lesunya industri ritel di Indonesia tengah menjadi sorotan. Sejumlah pusat perbelanjaan seperti Ramayana, Hypermart, hingga Matahari Departement Store mulai banyak menutup gerainya. Sejumlah pihak menilai kondisi ini diakibatkan berbagai hal, mulai masalah daya beli masyarakat, hingga persoalan tenaga kerja.

Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan pemerintah harus mulai bergerak mendorong daya beli. Perlu ada suatu kebijakan yang dikeluarkan.

“Di sini peran pemerintah harus ada, dan harus melakukan terobosan untuk melakukan daya beli. Misalnya untuk mendorong daya beli ini, pemerintah menghilangkan PPn (Pajak Penjualan) dalam seminggu untuk (belanja) kebutuhan sehari-hari, itu dihilangkan. Itu untuk mendorong orang belanja,” terangnya kepada detikFinance, Jakarta, Senin (18/9/2017).

“Jadi mesti lakukan kebijakan fiskal yang non linier, karena harus diingat pertumbuhan kita 50% karena konsumsi, dan orang harus belanja agar pertumbuhan kita naik. Jadi perpajakannya harus direlaksasi dulu,” sambungnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan lesunya sektor ritel disebabkan oleh menyusutnya jumlah pekerja formal yang ada. Sehingga daya beli masyarakat di sektor formal tidak terdistribusi secara merata.

“Kalau pekerja formal mereka masih punya uang, mereka enggak ada masalah dengan daya beli, tapi perkaranya jumlahnya semakin kecil, nah pekerja non formal itu yang semakin besar. Sehingga mereka punya daya beli itu menjadi turun,” jelas dia.

Oleh sebab itu dia meminta agar pemerintah melakukan upaya khusus di sektor informal. Salah satunya mendorong pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).

“Itu yang musti dicermati, karena menurut saya akarnya di situ. Salah satu yang harus digalakkan untuk mendorong itu, sektor-sektor kewirausahaan harus di dorong. Harus menciptakan entrepreuner baru, kalau enggak bisa menciptakan lapangan kerja, bikin UKM-nya, ini harus di-support untuk pemerataan pendapatan. Karena angkatan tenaga kerjanya nambah terus, tapi jumlah lapangan kerjanya kurang seimbang,” tuturnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Ekonomi

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty