Kontroversi Pengenaan Pajak bagi OJK

Mencermati polemik antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang subjek pajak, beberapa hal patut menjadi pertimbangan pemerintah untuk menyikapinya secara adil, transparan dan akuntabel.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menyatakan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro agar OJK dikecualikan dari subjek pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK dan Undang-Undang Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Atas dasar aturan itu, seluruh beban utang pajak OJK beserta dendanya telah berstatus lunas. Sebelumnya, tercatat total tunggakan utang pajak OJK untuk tahun anggaran 2014, 2015, dan rencana tahun 2016 mencapai sekitar Rp 1,32 triliun.

Namun, keterangan itu dibantah oleh Ditjen Pajak. OJK memang telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan pada 26 November 2015 perihal penetapan status kewajiban perpajakan lembaga tersebut. Surat tersebut telah dijawab oleh Menteri Keuangan dalam surat tertanggal 10 Desember 2015 mengenai status kewajiban perpajakan OJK. Dalam butir 3 surat Menteri Keuangan ditegaskan bahwa OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. dengan demikian, OJK adalah subjek Pajak Penghasilan (PPh).

Pungutan yang dilakukan oleh OJK, menurut Ditjen Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Sebagai informasi, pungutan OJK tahun ini diprediksi mencapai Rp 3,93 triliun atau menutup 100% kebutuhan anggaran OJK. Ini berbeda dengan kondisi tahun lalu, yang sebanyak 51,27% kebutuhan anggaran OJK ditutup dari pungutan dan sisanya 48,73% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

OJK adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industry perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat dengan OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Perlakuan sama

Kebijakan Ditjen Pajak soal pengenaan pajak (PPh) terhadap OJK ini berbeda dengan kebijakan terhadap Bank Indonesia (BI). Pasalnya, PPh yang dikenakan kepada BI hanya terhadap surplus atas laporan keuangan BI, yaitu selisih dari penerimaan dan pengeluaran sepanjang tahun buku yang bersangkutan. Misalnya, Laporan Keuangan BI tahun 2015 (unaudited) menyebutkan, net surplus BI setelah pajak selama 2015 mencapai Rp 58,98 triliun. Sedangkan surplus sebelum pajak Rp 79,22 triliun.

Jelas, penetapan PPh terhadap BI didasarkan hasil penerimaan fee atas transaksi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), dan penerimaan lain-lain setelah dikurangi biaya seluruh kegiatan operasional BI.

Dalam konteks ini, Ditjen Pajak harusnya memberikan perlakuan yang sama terhadap OJK. Artinya, pengenaan PPh terhadap OJK harusnya melihat model seperti BI. Sebab, OJK dan BI merupakan institusi pemerintah yang “tidak murni” sebagai subjek pajak, mengingat keberadaan OJK dan BI sebagai lembaga strategis satu-satunya pengawas finansial dan moneter di Indonesia. Hanya bedanya terletak pada fungsi operasionalnya. BI fokus pada pengawasan yang bersifat makro prudensial, sedangkan OJK fokus pada pengawasan yang bersifat mikro prudensial.

Jadi, rasanya tidak adil jika Ditjen Pajak menetapkan OJK sebagai subjek pajak “murni” dengan langsung mengenakan kewajiban PPh atas pungutan yang diperoleh OJK sebagai penerimaan, tanpa memperhitungkan dengan beban biaya kewajiban operasional OJK selama tahun buku berjalan. Karena itu, patut dipertimbangkan perlunya publikasi Laporan Keuangan Tahunan OJK untuk mengetahui besaran surplus yang nantinya dikenakan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: