Jakarta. Industri serat dan benang filamen kembali mengeluhkan kebijakan pemerintah. Biang kerok kali ini adalah terbitnya aturan yang memperlonggar importasi kain, benang dan serat oleh pemegang angka pengenal impor umu.

Beleid yang dimaksud tersebut ialah Peraturan Menteri Perdagangan(Permendag) No. 64/M-DAG/PER/8/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Sekertaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengingatkan, aturan tersebut merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional (TPT). “Padahal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 tahun 2015 menyebutkan, yang boleh melakukan impor hanya sebagai bahan baku dan tidak boleh di jualbelikan, itu sudah sangat benar,” kata Redma, dalam siaran pers yang di terima KONTAN, Rabu (18/10).

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Berita Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, DPR, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty