Para Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sangat tidak realistis dan terlalu mengakomodir kepentingan politik. Hal tersebut dibuktikan dengan ada beberapa anggaran yang mengalami kenaikan seperti bantuan belanja sosial.
Peneliti dan Pengamat Indef Abdul Manap Pulungan mengatakan, pada tahun ini saja, anggaran belanja sosial sebesar 16,08%. Jumlah tersebut diprediksi akan terus naikan pada RPBN 2018 tahun depan.
“Pada APBN 2009 belanja bantuan sosial meningkat sebesar 27,8% dibanding tahun sebelumhya. Begitu juga dengan APBN 2013, sebelum Pemilu terjadi peningkatan sebesar 21,8% dibanding APBN 2012 yang sebesar 6,3%,” ujar Abdul saat ditemui di Jakarta, Rabu (18/10/2017).
Menjelang Pemilu 2019, kata dia, belanja perlindungan sosial telah dimulai pada APBN 2017. Dalam perbandingan antara APBN-P 2016 dan APBN-P 2017, terdapat perbandingan kenaikan belanja perlindungan sosial sebesar 16,08%
Tak hanya itu, anggaran belanja pada infrastruktur juga mengalami peningkatan. Bahkan menurut Abdul, anggaran belanja untuk infrastruktur meningkat tajam dalam periode tiga tahun terakhir.
“Hal itu menunjukkan adanya upaya pemerintah menjadikan APBN sebagai stimulus fiskal di tengah perlambatan ekonomi,” jelasnya.
Menurutnya, kenaikan jumlah anggaran infrastruktur berpotensi menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Pasalnya, dengan tingginya anggaran infrastruktur, maka anggaran lainnya akan semakin tertekan dalam.
“Belanja infrastruktur yang jor-joran di tengah pendapatan pemerintah yang tertekan ini justru bisa menjadi buah simalakama,” jelasnya.
Sumber : okezone.com
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar