Pergelaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2018, serta pemilihan Presiden (pilpres) pada 2019 akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja perekonomian. Banyak pebisnis diproyeksi akan menunda investasi.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Sulistyo mengatakan, kinerja perekonomian 2018 dan 2019 akan menghadapi tantangan seiring digelarnya pilkada serentak pada 171 daerah, dan pilpres. Dia memproyeksi kedua momentum itu akan membuat pelaku usahawait and see (tunggu dan lihat).
“Pilkada dan pilpres membuka peluang terjadi banyak kemungkinan. Antara lain, ketidakstabilan karena pilkada serentak akan membuat para pengusahawait and see. Setidaknya menunggu sampai terpilih kepala daerah baru hingga akhir Juni 2018,” ungkap Eko kepada wartawan di Jakarta, kemarin.
Dengan demikian, lanjut Eko, maka kinerja perekonomian Indonesia pada 2018 baru bergeliat kembali pada semester ll (enam bulan). Sayangnya, geliat tersebut tidak akan bertahan lama karena pada 2019 akan digelar pilpres.
Menurut Eko, sikap wait and see pelaku usaha tersebut akan menjadi tantangan untuk pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen.
Eko tidak menampik sisi lain pilkada bisa mendorong konsumsi rumah tangga. Dari catatannya, pada pilkada serentak 2016 membuat konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) mencatat pertumbuhan 6,62 persen (year on year/YoY). Namun perlu diketahui juga, kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kecil, hanya 1,16 persen.
“Kalau dilihat secara makro, aktivitas ekonomi tersebut hanya akan menyumbang 1 persen untuk pertumbuhan ekonomi. Jauh berbeda dengan kontribusi pengusaha swasta yang mampu menyumbang 57 persen,” katanya.
Selain itu, Indef juga melihat tantangan pemerintah mencapai target pajak tahun depan juga cukup berat. Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengaku pesimistis target Rp 1.894,7 triliun tahun depan tercapai.
Enny menuturkan, dengan pemerintah memasang target Rp 1.894,7 triliun artinya meningkat 9,14 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 sebesar Rp 1.736,1 triliun.
“Ada ancaman terjadi shortfall pajak pada 2017. Di mana realisasi penerimaan pajak sampai dengan September baru 60 persen, padahal ini sumber utama pendapatan negara,” katanya.
Enny menjelaskan, penerimaan negara merupakan salah satu indikator kinerja perekonomian secara umum. Jika target penerimaan ini meleset maka sinyal optimisme perekonomian di 2018 juga akan melemah. Implikasinya, pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mencapai 5,4 persen menjadi susah direalisasikan.
Tidak hanya itu, lanjut Enny, penerimaan yang berada di bawah target juga dapat menimbulkan rentetan masalah fiskal berikutnya, mulai dari penambahan defisit melalui utang, hingga pengetatan anggaran. “Risiko pengetatan anggaran di tahun politik tentu berpotensi menghambat upaya akselerasi ekonomi daerah oleh para pemimpin terpilih pada Pilkada 2018,” pungkasnya.
Sekadar informasi, dalam RAPBN 2018, pemerintah mematok target optimistis. Antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 5,4 persen, nilai tukar rupiah 13.400 per dolar AS, dan inflasi di angka 3,5 persen.
Asumsi tersebut tidak jauh berbeda dengan analisa bank dunia yang memproyeksi perekonomian Indonesia tumbuh 5,3 persen. Bank dunia memandang upaya reformasi perekonomian yang dilakukan pemerintah secara bertahap akan memberikan dampak terhadap kinerja perekonomian.
Selain itu, konsumsi juga akan meningkat karena akan ada kenaikan upah pekerja sehingga kontribusi terhadap perekonomian juga naik. Sektor investasi juga diramal naik, dampak dari perbaikan iklim bisnis.
Sumber : rmol.co
http://www.pemeriksaanpajak.com
Kategori:Berita Ekonomi
PEMERIKSAANPAJAK.COM 
Tinggalkan komentar