Resah dengan aksi aparatur pajak, Kadin mengadu ke Presiden Jokowi

JAKARTA. Tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), para pengusaha mengadu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mengeluhkan aneka aksi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang membuat takut para pengusaha.

Berlangsung selama 3,5 jam, dalam pertemuan tersebut, sekitar 9 menteri Kabinet Kerja, antara lain: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Rini Seomarno, serta Dirjen Pajak ikut mendamoingi Presiden di Istana, Kamis (26/10) petang.

Ketua Umum Kadin Rosan P. Roeslani menyatakan, dalam pertemuan tersebut, Kadin menyampaikan aneka hambatan yang dialami pebisnis. Khususnya, tindakan aparatur pajak dalam mengejar penerimaan negara.

Langkah ekstra aparat pajak dengan menggencarkan law enforcement  atau penegakan hukum pajak menjadi kekhawatiran pengusaha. “Kami menkadi resah karena terus dikjar aparat pajak. meski sudah melakukan kewajiban pajak secara benar,” ujar Rosan, usai pertemuan.

Banyak perusahaan yang laporan keuangan sudah diaudit dari auditor terdaftar, nyata masih jadi dikejar dan diperiksa pajak. maka itu, kadin mengusulkan pemeriiksaan auditor cukup sekali saja.

“kalau sudah diaudit auditor terdaftar, tak perlu lagi diperiksa auditor pajak. kalau ada penyelewengan, kenakalan, kesalahan juga harus ke auditor terdaftarnya, biar mereka tidak main-main,” katanya kamis (26/10). Cara ini, lebih fair dan bisa menciptakan kepastian berusaha.

Wakil ketua asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) bidang industri Non Bank Sidhi Widyaprathama menambahkan, banyak perusahaan yang diperiksa, sebagian statusnya naik ke bukti pemeriksaan. “Padahal yang belum punya NPWP banyak, ini yang mesti dikjar dulu,”katanya.

Sumber KONTAN menyebut, dalam bulan terakhir, Ditjen Pajak sudah menjatuhkan 700 bukti permulaan (Bukper), termasuk ke wajib pajak pajak yang minta restitusi, ikut amnesti pajak, bahkan ke PMA besar.

Meski tak satupun pembantu Presiden memberikan keterangan, Rosan mengklaim, Jokowi dan Menteri Keuangan menyambut baik usulan tersebut. Kemkeu bahkan akan segera mengumpulkan auditor terdaftar untuk mensosialisasikan rencana itu.

Bahkan, ada kabar Presiden minta agar aparat pajak tak membuat takut pengusaha. Masih banyak yang bisa dilakukan selain menakut-nakuti pengusaha. “Masih banyak cara elegan untuk mengejar pajak, bukan menakuti,” ujar Menko Ekonomi Darmin Nasution ke KONTAN (25/10).

Apalagi bukti permulaan juga rawan disalahgunakan. “Mestinya harus jelas kriterianya, jangan hanya karena salah isi SPT terus di bukti permulaan,” kata Didik Budi W. dari DBW Tax Consulting.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:artikel pajak, berita pajak, berita pengampunan pajak, berita tax amnesty, cara ikut pengampunan pajak, cara ikut tax amnesty, dampak tax amnesty, efek tax amnesty, ikut pengampunan pajak, ikut tax amnesty, kebijakan negara, kebijakan pajak, kebijakan pemerintah, pajak, pajak indonesia, pelaksanaan pengampunan, pelaksanaan pengampunan pajak, pelaksanaan tax amnesty, pemeriksaan, pemeriksaan pajak, pemutihan pajak, penerimaan negara, penerimaan pajak, Pengampunan pajak, repatriasi dana, repatriasi dana dari luar negeri, tarif pengampunan pajak, tarif tax amnesty, tax amnesty, update tax amnesty