Baru 8 Persen UMKM Punya Izin

Dari total 19.710 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Balikpapan, baru 1.700 atau 8,6 persen saja yang sudah berizin. Jumlah yang minim disebabkan ketakutan membayar pajak, serta banyaknya usaha yang memanfaatkan fasilitas umum.

Kepala Seksi Bina Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Koperasi, UMKM dan Perindustrian Kota Balikpapan Rabiatun mengatakan, minimnya UMKM yang mengurus izin usaha mikro kecil (IUMK) salah satunya lantaran mereka takut dikenai pajak.

“Memang salah satu syarat untuk mengurus IUMK adalah punya NPWP (nomor pokok wajib pajak),” kata dia di sela uji publik standar pelayanan izin usaha mikro dan kecil di Kecamatan Balikpapan Barat, Jumat (27/10).

Padahal, pajak yang dikenakan untuk pelaku UMKM hanya satu persen dari omzet yang dimiliki. Dia mengatakan, jika 19.710 UMKM yang ada di Balikpapan mengurus izin, tentu akan berkontribusi terhadap pemasukan daerah. “Hanya saja jumlah itu (19.710) memang tidak pasti. Karena kan bisa saja tutup atau beralih usaha,” kata dia.

Lebih lanjut, kata Rabiatun, proses pengurusan IUMK tidak butuh syarat yang banyak. Pelaku UMKM hanya perlu melampirkan KTP, KK, NPWP serta bukti kepemilikan tempat usaha ke kantor kecamatan. “Kalau misal lokasi usahanya sewa, maka tinggal menunjukkan perjanjian sewa,” tambahnya.

Pengurusan IUMK, memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapat akses yang lebih mudah dalam pengajuan penambahan modal ke perbankan. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Balikpapan Barat Edy Gunawan mengaku, sejak diterapkan tahun 2015, sudah ada 170 UMK yang memperoleh IUMK di wilayahnya.

Minimnya jumlah UMKM yang mendapat IUMK, kata Edy karena pihaknya tak ingin sembarangan mengeluarkan izin. Pasalnya, salah satu syarat untuk mengantongi IUMK, harus dilakukan peninjauan ke lokasi usaha.

“Kebanyakan lokasi usahanya menggunakan fasilitas umum. Seperti di badan jalan dan di atas drainase. Tentu saja kami tidak bisa mengeluarkan izin. Karena ini kan melanggar perda,” kata dia.

Sementara soal waktu pengurusan IUMK, Edy mengaku awalnya adalah 0-14 hari. Namun dalam uji publik, mayoritas masyarakat menginginkan ada pemangkasan waktu menjadi 0-7 hari kerja. “Jadi kami sepakat agar waktunya dipangkas,” tutup dia.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: