Bayar Pajak Rp 30 M/Tahun ke DKI, Alexis: Bisa Dibayangkan Omzetnya?

Bayar Pajak Rp 30 M/Tahun ke DKI, Alexis: Bisa Dibayangkan Omzetnya?

Hotel Alexis berharap izin hotel dan griya pijat mereka bisa diperpanjang. Mereka mengklaim selama ini taat pajak, bahkan jumlahnya cukup besar, yakni Rp 30 miliar per tahun.

“Kalau tidak salah Rp 30 M per tahun,” kata Legal & Corporate Affair Alexis Group Lina Novita dalam jumpa pers di Hotel Alexis, Jalan RE Martadinata No 1, Jakarta Utara, Selasa (31/10/2017). Dia didampingi rekannya, Mochamad Fadjri.

Jumlah pajak yang dibayarkan tersebut, menurut Lina, adalah keseluruhan dari usaha Alexis Group, seperti hotel, restoran, dan griya pijat. Ketika ditanya soal omzet per hari, Lina mengaku tak mengetahui angka pastinya.

Lina juga belum tahu total kerugian yang diderita Alexis akibat penghentian izin hotel dan griya pijat ini.

“Kalau dari pajaknya saja sebesar itu, bisa dibayangkan omzetnya (per hari) berapa sih?” ujar Lina.

Ditambahkan Lina, ada 1.000 karyawan yang dipekerjakan di Alexis. Sebanyak 600 orang merupakan karyawan tetap dan 400 lainnya karyawan lepas. Mereka telah dirumahkan per hari ini karena kegiatan operasional disetop untuk menaati aturan dari Pemprov DKI Jakarta.

Lina menyebut, dalam waktu dekat, pihaknya akan beraudiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Mereka berharap segala perizinan diberikan lagi agar mereka bisa beroperasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan apa pun kegiatan yang terjadi di Hotel Alexis adalah ilegal. Ucapannya tersebut didasari surat Pemprov DKI Jakarta yang menolak TDUP yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis.

“Otomatis, maka tidak punya izin lagi kemudian. Kan sudah habis, kemudian dengan begitu, tidak ada izin lagi, otomatis kegiatan di situ bukan kegiatan legal lagi. Kegiatan legal adalah kegiatan yang mendapatkan izin. Tanpa izin, maka semua kegiatan di situ bukan kegiatan legal,” katanya.

Penolakan terhadap permohonan TDUP Alexis ini tertuang dalam surat bernomor 68661-1.858.8. Surat bertanggal 27 Oktober 2017 itu diteken Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi.

Edy sebelumnya mengatakan penolakan perpanjangan izin Alexis merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat.

“Beberapa bulan belakangan ini, banyak sekali laporan masyarakat dan informasi di media massa yang mengangkat mengenai praktik prostitusi di Hotel Alexis. Tentunya hal tersebut menjadi catatan kami,” ujarnya.

Sumber : detik.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: