Perusahaan Jepang Masuk Daftar Penegakkan Hukum

MESKI sempat menimbulkan kegaduhan, langkah Ditjen Pajak melakukan upaya penegakan hukum atau law enforcement, termasuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan ke wajib pajak nakal tak akan terhenti. Diperkirakan, tindakan ini menyeret lebih dari 100 perusahaan, termasuk badan usaha milik investor asing.

Sumber KONTAN menyebut, salah satu perusahaan asing itu adalah milik investor Jepang di sektor teknologi. Menurutnya perusahaan itu patuh dan tidak melakukan transaksi dengan faktur fiktif. Namun ada salah satu supplier yang terindikasi menerbitkan faktur fiktif.

Ditjen Pajak merahasiakan identitas perusahaan yang masuk dalam pemeriksaan bukti permulaan itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, Ditjen Pajak akan tetap menindaklanjuti bukti permulaan tersebut, tanpa membuat kegaduhan. Dia mengaku akan mengawasi kienerja aparat pajak bersama para awak Kemkeu dalam proses law enforcement. “Tidak hanya satu direktur, Wamen (wakil menteri keuangan) pun mengawasi. Di dalam seluruh proses kami lakukan dengan correct,” jelas Sri Mulyani.

Sesuai UU KUP, bukti permulaan bisa ditindaklanjuti dengan penyidikan. Namun, bisa juga dihentikan jika wajib pajak mengakui kesalahannya.

Sumber: Harian Kontan

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com



Kategori:Pemeriksaan Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: