Pelemahan Daya Beli Ganggu Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia saat ini diibaratkan sedang menderita sakit kanker stadium dua terutama akibat kesalahan pengelolaan fiskal. Jika pemerintah salah memberikan resep kebijakan maka penyakit ekonomi itu akan bertambah parah. Oleh karena itu, sebelum penyakit kanker tersebut masuk stadium berikutnya maka pemerintah mesti segera mengantisipasi tren pelemahan daya beli masyarakat.

Sebab, apabila hal itu terus dibiarkan akan menggerogoti dan merusak pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi rumah tangga merupakan penopang pertumbuhan selama ini. Direktur Eksekutif Indef, Enny Sri Hartati, mengemukakan hal itu, di Jakarta, Minggu (5/11). “Indonesia sebenarnya masih punya sumber daya yang luar biasa.

Tetapi kalau fiskal kita terus terjadi mismanagement, terjadi shortfall pajak terus-menerus, utang yang terus membengkak, dan defisit keseimbangan primer, ini akan menjadi stadium selanjutnya,” papar dia. Terkait dengan pelemahan daya beli, Enny menegaskan pemerintah perlu mengantisipasi secara jernih, tanpa harus menutup-nutupi. “Kalau itu hanya shifting ke belanja daring logikanya kan begini, orang beli online pasti lebih murah.

Misalnya, beli konvensional 100 per item tapi di online hanya 50. Berarti dia ada penghematan 50, yang 50 bisa untuk beli barang lain. Artinya, daya beli masyarakat naik, bukan turun. Ini harus rasional,” ungkap dia. Menurut dia, dalam kondisi ekonomi bagus sekalipun ada toko yang tutup merupakan pemandangan yang biasa, karena persaingan.

Tetapi, kalau toko yang tutup banyak maka perlu dipertanyakan. “Karena siklus bisnis up and down itu biasa. Yang tidak biasa kalau baru down, bilang up, karena pasti resep kebijakannya akan salah. Waktu down dibilang tidak, itu sama saja kita sakit tapi pura-pura sehat,” tukas Enny.

Sebelumnya, hasil riset Nielsen terbaru menunjukan tak cuma perdagangan ritel yang terpukul, penjualan barang konsumsi juga melambat. Hingga September 2017 omzet Fast Moving Consumer Good (FMCG) hanya tumbuh 2,7 persen. Angka itu melanjutkan tren perlambatan penjualan FMCG yang tahun lalu tumbuh 7,7 persen atau di bawah rata-rata pertumbuhan penjualan tahunan sebesar 11 persen selama lebih dari 10 tahun.

Nielsen menjelaskan perlambatan itu disebabkan penurunan daya beli masyarakat khususnya di kelas menengah ke bawah. Penghasilan masyarakat turun tapi biaya hidup dan pengeluaran meningkat. Masyarakat pun berhemat dengan mengerem belanja. Nielsen menyimpulkan perlambatan penjualan barang konsumsi itu tidak dipengaruhi oleh tren belanja secara daring.

Alasannya, penjualan FMCG melalui lapak e-commerce tahun lalu sebesar 1,5 triliun rupiah atau 0,3 persen dari total nilai penjualan barang konsumsi. Nilai itu tidak sebanding dengan penurunan penjualan FMCG yang mencapai 37 triliun rupiah.

Angka itu diperoleh berdasarkan selisih antara rata-rata pertumbuhan tahunan penjualan FMCG sebesar 11 persen atau senilai 49 triliun rupiah, sedangkan realisasi selama Januari-September 2017 hanya tumbuh 2,7 persen atau senilai 12 triliun rupiah.

Solusinya Industri

Enny menyebutkan untuk menuntaskan persoalan ini solusinya adalah memacu sektor industri. Sayangnya, pada APBN 2018 tidak ada dorongan untuk pembangunan industri. “Tidak ada yang fokus atau konkret, bagaimana mengakselerasi industri. Orang kan butuh lapangan kerja. Lapangan kerja itu yang punya industri,” tutur dia.

Enny juga menilai wajar hasil survei yang mangungkapkan generasi milenial mengkhawatirkan tidak ada lapangan pekerjaan untuk mereka. Mereka tentu melihat seniornya belum juga mendapat pekerjaan. “Nah, bagaimana orang-orang milenial yang baru skripsi ini bisa optimis, itu kan rasional,” ujar dia.

Pengamat ekonomi dari Universitas Bung Karno, Salamuddin Daeng, mengatakan ketiadaan visi pembangunan berjangka panjang membuat ekonomi Indonesia terjebak dalam kondisi makro yang buruk ditambah kondisi mikro yang sulit. “Kondisi makro yang buruk itu adalah pajak tinggi, bunga tinggi, inflasi tinggi, depresiasi rupiah tinggi. Sedangkan kondisi mikro yang sulit adalah daya beli masyarakat rendah, harga komoditas rendah, bubble property, dan bisnis ritel dihadapkan pada shifting ke online,” jelas dia.

Daeng menyontohkan saat ini perbankan menghadapi ancaman peningkatan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) karena 70 persen kredit perbankan mengucur pada satu persen kreditur yang terus-menerus bermain di sektor spekulatif.

Sumber : koran-jakarta.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Ekonomi

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: