Tingkatkan Kepatuhan, Ini Langkah Ditjen Pajak

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menjajaki kerja sama dengan pelaku usaha transportasi berbasis aplikasi.

Iwan Djuniardi, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi Ditjen Pajak mengatakan nantinya perusahaan transportasi berbasis aplikasi tersebut akan menjadi agen mereka terkait Nomor Pokok Wajib Pajak atau NPWP.

“Ya nanti akan menjadi agen kita mereka,” kata Iwan kepada Bisnis, Selasa (6/11/2017).

Namun demikian, soal teknis kerja samanya, Ditjen Pajak akan membahasnya terlebih dahulu. Pasalnya, hal itu juga terkait dengan regulasi yang bisa menjadi dasar kerja sama tersebut.

“Kalau secara sistem teknologi informasinya tak ada masalah serius,” jelasnya.

Sebelumnya, melalui sebuah perusahaan berbasis online, masysarakat direncanakan bisa mendapatkan NPWP dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Ditjen Pajak sendiri sampai sekarang tengah mencoba untuk menggenjot kepatuhan wajib pajak. Cara yang ditempuh Ditjen Pajak diantaranya melakukan sejumlah sosialisasi termasuk melakukan penindakan hukum pasca implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty.

Adapun belum meningkatnya kepatuhan wajib pajak pasca implementasi pengampunan pajak atau tax amnesty masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Suahasil Nazara Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan belum lama ini mengatakan ada dua hal yang menjadi konsentrasi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yakni dengan menbenahi administrasi pajak dan kebijakannya.

“Tax amnesty belum juga mendongkrak kepatuhan. Ini pekerjaan rumah banyak banget,” kata Suahasil kemarin.

Pemerintah, sebenarnya telah menyiapkan berbagai macam skenario untuk membenahi aspek administrasi atau kebijakan terkait pajak.

Pembenahan administrasi perpajakan bisa dilakukan melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kendati prosesnya sudah mulai dibahas di DPR namun masih kendala lantaran diperpajangnya masa pembahasan RUU nya.

Pada satu sisi, Kemenkeu juga tengah menyelaraskan sistem pajak di Ditjen Pajak dengan yang berlaku secara internasional.

“Termasuk memperbaiki tax treaty dokumen,” tukasnya.

.Dari sisi tarif, proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga diupayakan supaya segera dibahas. Kendati apabila melihat waktu yang tersedia, diperkirakan tak bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

Sumber : bisnis.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: