Diberi Waktu Tiga Tahun Tarik Pajak Alat Berat

Dinas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (DP2-RD) Provinsi Kalimantan Utara masih memberlakukan pajak kendaraan alat berat, meski Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review alias peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang diajukan tiga perusahaan belum lama ini.

Dalam judicial review tersebut, alat berat dinyatakan tak termasuk kendaraan bermotor. Sehingga bulldozer, excavator, traktor, dan dump truck tidak dapat dikenai pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kepala Bidang Pajak DP2-RD Kaltara H. Ronny menjelaskan, belum diterapkannya keputusan MK tersebut karena perubahan UU 28/2009 dilakukan selambat-lambatnya tiga tahun.

“Artinya kita masih diberikan waktu untuk menagih selama tiga tahun untuk menyelesaikan  pajak alat  berat,” ujarnya kepada Radar Kaltara kala ditemui di tempat kerjanya, Rabu (8/11).

Namun, jika dalam waktu tiga tahun UU No.28/ 2009 tidak diubah, pajak alat berat tetap ditarik.

”Kalau UU-nya berubah, maka tidak ada  lagi penarikan pajak alat berat, artinya alat berat tidak lagi masuk kategori kendaraan bermotor,” katanya.

Atau, sambung dia, aturan soal alat berat ada sendiri.”Mungkin nanti lebih rinci, tapi tidak tahu juga, kita tunggu saja kebijakannya nanti seperti apa,” jelasnya.

Sebelumnya, hal yang sama juga dikatakan Kepala UPT (BP2RD) Kalimantan Utara di Kabupaten Bulungan, Sugiatsyah   kepada Radar Kaltara, Senin (23/10). Menurutnya, sejak diputuskan MK 10 Oktober lalu, hingga saat ini aturan tersebut belum diberlakukan di Bulungan.

“Karena kami belum menerima surat edaran dari gubernur, maupun undang-undangnya,” jelas Sugiatsyah kala ditemui di tempat kerjanya.

Sehingga aturan UU No.28/2009, khususnya yang mengatur soal penarikan pajak alat berat masih berlaku.

“Kami juga belum tahu nantinya teknisnya seperti apa,” jelasnya.

Namun, menurut dia, keputusan MK itu tidak tepat. Sebab, alat berat merupakan salah satu potensi pajak yang bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Apalagi selama ini, aku dia, untuk pendapatan dari sektor pajak alat berat cukup menjanjikan. Bahkan di tahun ini mengalami peningkatan sekira 84,7 persen, walaupun masih ada beberapa perusahaan yang masih menunggak.

Lanjut dikatakan, UPT BP2RD tidak pasang target untuk pajak alat berat. Sebab alat berat sifatnya mobile. Artinya, alat berat tidak tetap dan juga tidak memiliki nomor polisi.

“Jadi sewaktu-waktu bisa berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lain,” ujarnya.

Bahkan sebagai besar proyek di Bulungan dikerjakan kontraktor dari luar, sehingga alat berat juga didatangkan dari luar Bulungan.

“Jadi kami tidak bisa menagertkan, karena kami tidak bisa memungut pajak kalau alat beratnya dari luar,” ungkapnya, seraya mengatakan pihaknya melakukan penagihan dengan melakukan jemput bola ke setiap perusahaan.

“Kalau hanya menunggu di kantor susah, karena kita tahu orang-orang perusahaan selalu sibuk sehingga jarang ada waktu untuk bayar pajak ke kantor UPT BP2RD,” ungkapnya.

“Jadi dengan sistem seperti ini, kita harap mereka tetap bisa membayar pajak,” pungkasnya.

Sumber : prokal.co

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: