Telusuri Dana WNI Dalam “Dokumen Surga”, PPATK Disarankan Bentuk Tim Investigasi

Peneliti Institute For Economic and Development Finance (Indef) Bima Yudhistira menilai, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK) perlu menelusuri transaksi warga negara Indonesia (WNI) yg disebut-sebut dalam laporan Paradise Paper atau dokumen surga.

Menurut Bima, praktik investasi di negara-negara yg dikenal surga pajak biasanya berkaitan dengan bisnis gelap akan dari money laundry, korupsi, narkoba, dan pelanggaran hukum lainnya.

“PPATK disarankan membentuk tim investigasi,” ujar Bima kepada , Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Pembentukan tim investigasi mampu menggandeng otoritas pajak dalam atau luar negeri. Hal ini dinilai utama bagi memastikan apakah ada praktik penghindaran pajak atau tidak.

Selama ini, negara-negara surga pajak memang dipilih oleh sebagian orang bagi menyimpan hartanya atau investasi karena memiliki tarif pajak rendah, jaminan perlindungan aset, hingga jaminan keamanan tinggi dewa.

Berbagai fasiltas itu menjadi magnet kuat untuk siapa pun yg memiliki kemampuan finansial buat menyimpan hartanya di negara-negara surga pajak, termasuk dana-dana haram sekalipun.

Negara-negara atau yurisdiksi yg dikenal sebagai surga pajak di antaranya Cayman Islands, Luksemburg, Bermuda, Bahamas, dan Swiss.

Menurut Bima, tindak lanjut Paradise Papers seharusnya mampu lebih mulus dan tuntas karena tak ada pengampunan pajak atau tax amnesty jilid 2.

Alasannya, tahun lalu, ketika dokumen Panama Papers terungkap, upaya menelusuri harta para WNI terbentur dengan kebijakan tersebut.

Berdasarkan data penelitian ekonom Univesity of California, Gabriel Zucman, dana yg tersembunyi atau dana gelap di dunia mencapai 7,1 triliun dollar atau Rp 98.000 triliun.

Sementara, berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), harta WNI di luar negeri mencapai Rp 11.000 triliun.

Angka itu sama dengan 11,2 persen dana yg tersembunyi di dunia.

Adapun, lembaga riset internasional McKinsey memperkirakan harta WNI di luar negeri mencapai Rp 3.250 triliun.

Meski potensi harta WNI di luar negeri sangat besar, namun harta yg dilaporkan melalui program tax amnesty atau pengampunan pajak cuma Rp 1.179.

Rinciannya, Rp 1.032 triliun deklarasi luar negeri dan Rp 147 triliun dana repatriasi.

Jika dibandingkan angka Rp 11.000 triliun data pemerintah atau Rp 3.250 triliun data McKinsey, realisasi tax amnesty masih kecil.

Meski demikian, Indonesia menjadi sesuatu dari 100 negara yg telah sepakat menjalin kerja sama pertukaran keterangan keuangan buat kepentingan perpajakan atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Kebijakan itu mulai diterapkan di Indonesia pada 2018.

Manfaatnya, pemerintah dapat mendapatkan data-data keuangan para WNI yg ada di luar negeri dari otoritas pajak setempat kapan saja tanpa meminta sekali pun.

TV Kritik pengusaha ini menjadi ironi karena peringkat kemudahan investasi Indonesia meningkat.

Sumber : financehighlights.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: