Menkeu: Hak Wajib Pajak Perlu Diperhatikan

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta kepada petugas pajak untuk tetap memperhatikan hak dari wajib pajak (WP) saat menjalankan tugasnya. Sementara penegakan hukum dalam pengadilan pajak harus dilakukan seprofesional dan seakurat serta tetap menghormati hak WP.

“Ini adalah suatu proporsionalitas dalam melaksanakan tugas agar kami bisa mencapai target penerimaan pajak. Tidak membuat wajib pajak merasa diperlakukan secara tidak adil atau semena-mena oleh Direktorat Jenderal Pajak,” kata Menkeu Sri Mulyani saat pelantikan Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan, di Kantor Kementerian Keuangan pada akhir pekan lalu.

Sri mengatakan, untuk pengadilan pajak, saat ini sedang disorot oleh banyak pihak. Oleh karena itu, ia menginginkan adanya pengadilan pajak yang dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi semua pihak. Dalam hal ini untuk yang berperkara baik itu Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai, dan wajib pajak.

Wajib pajak, lanjut dia, harus bisa percaya bahwa pengadilan pajak secara imparsial sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam memberi keputusan yang adil.

“Saya berharap pejabat baru bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan pedoman untuk membangun reputasi dan kepercayaan,” ujar Sri.

Mengenai masih adanya wajib pajak yang belum patuh membayar pajak, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Yuli Kristiono mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu data kepatuhan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahunan (SPT).

“Kami akan melihat datanya seperti apa. Setelah kami dapat data itu, kami akan mevalidasi data itu. Kalau sudah dapat data yang valid dan akurat akan kami gunakan untuk menguji kepatuhan mereka di dalam SPT,” ujar Yuli.

Dia menambahkan, kalau wajib pajak sudah memenuhi kewajibannya maka permasalahan selesai. Tetapi jika wajib pajak belum memenuhi kewajiban membayar pajak maka Direktorat Jenderal Pajak akan menjalankan tiga tahap yaitu pelayanan, pengawasan, dan law enforcement. Tahapan pelayanan dilakukan dengan cara edukasi dan penjelasan. Tahapan pengawasan dilakukan dengan konseling.

“Tiga tahap itu akan kami lakukan apapun hasilnya, pertama kami akan edukasi mereka (Wajib Pajak), awasi mereka setelah tahapan pelayanan, edukasi dan pengawasan. Mungkin ada batas eskalasi. Semua memakai data yang objektif dan valid. Kami tidak memakai data yang hanya sekedar informasi,” ujar Yuli.

Sumber : beritasatu.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Berita Pajak

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: