Soal Registrasi Medsos Pakai KTP, Pengamat: DPR Jangan buat Ide Gila

Media sosial

Usulan anggota Komisi X DPR Anang Hermansyah mendapat tanggapan serius dari pengamat media sosial (medsos) Jamalul Izza. Ini terkait Anang yang menyarankan agar registrasi Medsos harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Jamalul Izza memprotes keras usulan tersebut. Menurut dia, usulan DPR itu sudah di luar batas. “DPR jangan buat ide gila, ini terkait big data yang diserahkan kepada pemilik media sosial yang hampir seluruhnya adalah investor asing,” kata dia kepada JawaPos.com, Rabu (29/11) malam.

Dia menuturkan bahwa DPR harus bisa menjelaskan wujud implementasi dan cara validasi medsos yang harus menggunakan KTP. “Sekarang saja untuk registrasi SIM Card yang harus menggunakan KTP dan KK saja masih mengalami kendala, bagaimana ini bicara sosial media yang dimiliki asing,” ketusnya.

“Ini berbahaya. Bagaimana bisa kita menyerahkan data kita, data kependudukan yang terkait dengan negara kepada media sosial yang bank datanya ada di luar negeri sana,” sambung Izza yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Lebih baik, lanjut dia, pemerintah memperketat pengawasan langsung terhadap media sosial. Bisa juga dengan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti dan mengkroscek terlebih dahulu jika menerima informasi yang sekiranya belum dapat dibuktikan kebenerannya.

“Para orang tua juga harus lebih bijak dalam memberikan kebebasan kepada anak-anaknya. Diberi gadget boleh, tapi juga harus diawasi dong,” jelas Izza.

Dia menambahkan, jika pada akhirnya usulan tersebut benar-benar ditanggapi serius oleh pemerintah, hal ini akan sangat berbahaya. Sebab, ini sudah menyangkut data nasional yang diberikan kepada asing. “Jangan sampai data negara kita dijual dan dimanfaatkan oleh asing, ini bahaya,” tandasnya.

Sebelumnya, wacana ini terlontar dari anggota DPR Komisi X yang juga musisi papan atas Anang Hermansyah. Menurut dia, hoaks dan ujaran kebencian yang muncul di media sosial sudah sangat masif. Oleh karenanya, dia menyarankan agar registrasi medsos menggunakan KTP maupun nomor SIM Card yang sudah terafiliasi dengan KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Anang juga mengusulkan agar pemerintah segera membuat kebijakan tersebut, sehingga media sosial berbasis nomor SIM atau KTP dapat terealisasi.

Anang menerangkan, kebijakan itu bertujuan agar media sosial lebih terawasi serta memberi perlindungan lebih kepada anak-anak. “Medsos merupakan output peradaban yang baik, bukan justru menjadi alat yang tidak beradab. Selain itu, memberikan proteksi kepada anak-anak dari dampak konten negatif,” jelasnya.

Ayah dari Aurel Hermansyah ini menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengarahkan masyarakat untuk mengekang masyarakat dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sebab, arahnya kepada proteksi diri kepada seluruh pengguna.

“Ini justru untuk proteksi pengguna medsos dan mengembalikan khitah (cita-cita, Red) medsos untuk interaksi sosial melalui digital dengan cara yang beradab,” pungkas Anang.

Sumber : jawapos.com

http://www.pemeriksaanpajak.com

pajak@pemeriksaanpajak.com

 



Kategori:Artikel

Tag:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: